Kantamedia.com – Enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang tengah ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Saat ini, otoritas terkait sedang melakukan verifikasi mendalam untuk menentukan jenis pengawalan serta jaminan keamanan yang tepat bagi para pemohon.
Proses evaluasi berkas dan kondisi para saksi tersebut telah berjalan sejak Jumat (6/11/2026). Guna memastikan seluruh fakta di lapangan tergambar secara presisi, tim perumus kebijakan dari lembaga perlindungan publik ini menjalin komunikasi intensif dengan tim penyidik Bareskrim Polri.
Ketua LPSK, Achmadi, menegaskan pentingnya pemberian jaminan keselamatan bagi pihak-pihak yang memberikan keterangan dalam skandal penyadapan ini. Kehadiran negara dibutuhkan agar para saksi dapat menyampaikan kesaksian secara jujur tanpa rasa takut.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam mengukur urgensi permohonan tersebut, terdapat beberapa kriteria utama yang menjadi acuan pengambil keputusan. Tim penelaah mencermati seberapa sentral bobot keterangan saksi dalam pembuktian tindak pidana penyadapan tersebut, mengkaji potensi intimidasi maupun potensi ancaman fisik, hingga memetakan kondisi psikologis pemohon.
Seluruh rangkaian kajian keselamatan ini bersandar pada ketentuan hukum formal, yakni Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Melalui koridor hukum ini, bentuk pengawalan fisik, hukum, maupun pendampingan medis akan disesuaikan dengan profil risiko tiap-tiap individu.
Di luar enam pemohon yang sedang diverifikasi, institusi penegak hak saksi tersebut menyatakan siap mengantisipasi bertambahnya jumlah saksi lain yang membutuhkan bantuan serupa. Penyelidikan Bareskrim Polri yang terus berkembang berpeluang membuka tabir baru yang meningkatkan risiko bagi saksi-saksi tambahan.
Achmadi menegaskan pintu lembaganya selalu terbuka bagi siapapun yang merasa terancam saat bersaksi dalam perkara pidana ini. Koordinasi berkala dengan aparat penegak hukum akan terus diperkuat agar proses peradilan berjalan adil, objektif, dan transparan tanpa ada intervensi dari pihak luar. (*/pri)
