Kantamedia.com – Landskap hukum ketenagakerjaan di Tanah Air resmi memasuki babak baru menyusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Regulasi anyar ini disahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober lalu, sebelum akhirnya dipublikasikan secara terbuka melalui laman resmi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (6/11/2026).
Kehadiran undang-undang ini membawa angin segar bagi para pekerja karena memuat berbagai pembaruan substansial. Mulai dari pengetatan aturan durasi karyawan kontrak, pengembalian komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum, kewajiban pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga perlindungan bagi pekerja informal serta larangan penahanan ijazah oleh perusahaan.
Berikut adalah rangkuman poin-poin krusial yang diatur dalam regulasi terbaru tersebut:
Kontrak Kerja Maksimal 4 Tahun
Aturan baru membatasi PKWT, atau yang dikenal sebagai karyawan kontrak, paling lama empat tahun. Kontrak awal ditetapkan dua tahun dan hanya bisa diperpanjang dua kali, tiap perpanjangan satu tahun.
“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun,” bunyi Pasal 82 ayat (1). Ketentuan ini jauh lebih pendek daripada aturan terdahulu yang memberi batas lima tahun.
Hidup Layak Jadi Penentu Upah Minimum
UU ini menempatkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu komponen penentu upah minimum. “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan Ketenagakerjaan,” demikian Pasal 138 ayat (1).
Upah minimum itu meliputi upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan gubernur. Tiga komponen penentunya adalah KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Pasal 139 kembali menyebut KHL sebagai salah satu dari dua dasar penghitungan. “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan: a. formula penghitungan upah minimum; atau b. kebutuhan hidup layak,” jelas pasal tersebut.
KHL sebelumnya terlepas dari komponen UMP setelah terbitnya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law beserta aturan turunannya pada 2021–2023. Lewat Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Oktober 2024 memerintahkan pemerintah mengembalikan KHL sebagai komponen penentu UMP.
Pencegahan PHK Jadi Kewajiban Bersama
Pasal 228 ayat (1) mewajibkan perusahaan, pemerintah, dan serikat pekerja mencegah PHK. “Pemberi Kerja, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan segala upaya wajib mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja,” tulis pasal itu.
Pasal 228 ayat (2) memuat 10 tahapan pencegahan:
- mengurangi kerja lembur pada hari libur;
- mengurangi kerja lembur harian;
- mengurangi jumlah sif;
- mengurangi jam kerja atau hari kerja;
- tidak memperpanjang pekerja berstatus PKWT yang kontraknya telah berakhir;
- tidak mengganti pekerja yang memasuki usia pensiun;
- menyesuaikan upah dan/atau fasilitas bagi pekerja tingkat manajerial;
- merumahkan pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara sementara atau bergiliran;
- menawarkan program pensiun dini sukarela; dan
- menawarkan program pensiun bagi pekerja yang telah memenuhi persyaratan.
Jika PHK tidak terelakkan, pemberi kerja wajib menempuh perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat dengan serikat pekerja atau pekerja terkait. “Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan,” bunyi Pasal 228 ayat (7).
