Kantamedia.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) merinci sejumlah kategori jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang akan dialihkan statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN) pusat. Kebijakan penataan kepegawaian tersebut menyasar kelompok tenaga pendidik, tenaga kesehatan (nakes), hingga personel pemadam kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa pemindahan status kepegawaian ini akan disesuaikan dengan kementerian pembina masing-masing sektor. Untuk formasi guru, statusnya bakal dialihkan menjadi PPPK di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Kementerian Agama (Kemenag).
Sementara tenaga kesehatan akan ditempatkan sebagai PPPK pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sedangkan petugas pemadam kebakaran serta Satpol PP ditarik menjadi PPPK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jadi, dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden yang sedang disiapkan,” ujar MenPANRB Rini Widyantini melalui keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (12/11/2026).
Adapun untuk kategori PPPK paruh waktu di luar formasi tersebut, pemerintah memastikan mereka tetap akan diangkat sebagai PPPK pada instansi asal masing-masing, baik di tingkat kementerian/lembaga pusat maupun pemerintah daerah, tanpa mengubah unit kerja mereka sebelumnya.
Rini menegaskan bahwa skema pengangkatan ini dilakukan secara bertahap dan mencakup berbagai bidang tugas, mulai dari guru, dosen, tenaga medis, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.
Rencananya, proses peralihan status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai diberlakukan secara bertahap per 1 Januari 2027. Penentuan jadwal tahapan di setiap instansi akan sangat bergantung pada kesiapan regulasi turunan, validitas pendataan, serta ketersediaan pagu anggaran masing-masing instansi.
“Selama proses berjalan, PPPK paruh waktu tetap melaksanakan tugas,” tutur Rini memastikan layanan masyarakat tidak terganggu selama masa transisi.
Lebih jauh, Rini menekankan bahwa peningkatan status menjadi ASN pusat maupun penuh waktu merupakan wujud apresiasi pemerintah atas dedikasi para pegawai dalam menopang pelayanan publik di berbagai sektor vital.
Menariknya, bagi PPPK lintas profesi yang telah beralih status menjadi penuh waktu, pemerintah tetap membuka ruang untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara terbuka dan kompetitif pada tahun 2027 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kebijakan ini diharapkan dapat membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dan memperkuat mobilitas talenta ASN nasional,” pungkas MenPANRB Rini Widyantini. (*/pri)
