Kantamedia.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana membuktikan keabsahan ijazahnya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan upaya yang sia-sia. Hal ini lantaran materi yang akan diuji dinilai serupa dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA).
Yusril menegaskan bahwa putusan MA yang membatalkan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan milik sang Wakil Presiden bersifat mengikat dan telah berkekuatan hukum tetap.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegas Yusril saat memberikan keterangan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Hanya Tersisa Jalur PK
Yusril menjelaskan, langkah hukum yang paling mungkin ditempuh Gibran dalam polemik ini adalah peninjauan kembali (PK). Namun, ia menilai tidak ada pihak yang akan mengajukannya.
“Enggak ada (celah lagi). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan. Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan,” jelasnya.
Ia menambahkan, membuktikan keabsahan dokumen di luar koridor hukum peradilan formal tidak akan membatalkan amar putusan hakim yang sudah terlanjur diketok.
“Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja,” tambahnya.
Yusril mengaku sudah menyampaikan penjelasan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. “Ya tugas sayalah menjelaskan persoalan-persoalan hukum, apa putusan MK seperti apa, putusan Mahkamah Agung seperti apa, apa implikasi-implikasinya. Tugas saya untuk memberikan penjelasan,” ungkapnya.
Gibran Bertemu Prabowo
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran bertemu Prabowo selama 2,5 jam pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran mengajukan pengunduran diri akibat polemik ijazahnya. Prabowo disebut tidak menolak, tetapi juga tidak menyetujui permohonan tersebut.
“Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Gibran kemudian menanggapi isu pengunduran dirinya. Ia membenarkan pertemuan itu dan mengaku dekat secara pribadi dengan Prabowo, bahkan menganggap Presiden seperti ayahnya sendiri.
Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu mengatakan Prabowo memberinya saran agar tetap menghadapi proses hukum di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, dari SD hingga S1. Ia juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan PK ke MA.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkap Gibran. (*/pri)
