Kantamedia.com – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menterinya mengkaji langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons atas potensi lonjakan harga minyak dunia akibat perang di Timur Tengah. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan sistem work from home (WFH) bagi ASN dan pejabat.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tetapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” ujar Prabowo.
Sebagai bahan kajian, Prabowo merujuk pada critical measures yang diterapkan Pakistan. Langkah tersebut meliputi penerapan WFH bagi 50 persen pegawai, pemotongan hari kerja menjadi empat hari, pemotongan gaji pejabat untuk bantuan sosial, hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan membantu kelompok paling rentan dan lemah,” ungkapnya.
Prabowo menambahkan pemerintah perlu mengkaji kebijakan lain seperti penghentian sementara belanja barang operasional, pembatasan kunjungan kerja, dan efisiensi anggaran di seluruh lembaga pemerintahan.
Langkah-langkah ini diyakini mampu menjaga keseimbangan APBN. “Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor (WFH). Mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” kata Prabowo.
Dia menargetkan penghematan konsumsi energi dapat memperkuat kondisi fiskal nasional dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Saya kira kita harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita saya kalau bisa kita tidak punya defisit,” jelasnya.
Meski meminta kewaspadaan tinggi, Presiden menegaskan agar jajarannya tidak panik menghadapi ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini. “Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang,” pungkasnya.
Cadangan Bahan Bakar Nasional Aman Jelang Idulfitri
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam laporannya pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/03/2026) menyatakan, cadangan bahan bakar nasional menjelang Idulfitri masih aman.
“Jadi kami laporkan Bapak, untuk menyangkut dengan BBM, baik crude, LPG, maupun minyak jadi, untuk menjelang hari raya dan ke depan, Insya Allah, bisa kita atasi dengan komunikasi yang baik,” tegas Bahlil.
Terkait bahan bakar minyak (BBM), Bahlil menjelaskan bahwa ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan nasional saat ini masih berada di atas batas minimal cadangan nasional. Hal tersebut mencakup berbagai jenis BBM seperti RON 90, RON 92, RON 98, hingga solar dan avtur yang dinilai masih aman dalam beberapa waktu ke depan.
Meskipun demikian, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kedaulatan energi nasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui pencampuran biodiesel serta pengembangan kilang minyak dalam negeri.
“Jadi RDMP kita selesaikan, ini cukup membantu kita, Pak. Mengurangi impor bensin kita 5,5 juta ton, sama BBM solar 3,5 juta,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pengembangan refinery dan kilang dalam negeri menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. “Yang pada akhirnya kemudian nanti kalau lifting kita nggak mencapai 1,6 juta, selisih antara kebutuhan crude, dan kemampuan kita lifting, itulah yang kita impor,” ujarnya.
Sementara itu, terkait persediaan LPG, Bahlil menuturkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk memastikan pemenuhan kebutuhan nasional, termasuk melalui diversifikasi negara pemasok LPG.
“Jadi total LPG kita dari 100 persen, dari 7,6 juta impor, itu 70 persen kita ambil dari Amerika, 20 persen dari Middle East, sisanya dari negara lain seperti Australia. Dengan kondisi sekarang, yang di Middle East kita pecah lagi, untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain,” jelasnya. (*/pri)
