Kantamedia.com – Pemerintah resmi menghapus tarif BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) untuk penyerahan kedua atau kendaraan bekas di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan legalitas dokumen kepemilikan kendaraan tanpa harus terbebani biaya pajak balik nama yang sebelumnya mencapai 1 persen dari nilai jual kendaraan.
Langkah strategis ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam beleid tersebut, objek bea balik nama kendaraan bermotor kini hanya diberlakukan pada penyerahan pertama atau untuk kendaraan dalam kondisi baru.
Dengan penghapusan BBNKB II, pemilik kendaraan bekas tidak lagi dibebani biaya tambahan saat melakukan balik nama. Dampaknya, proses perpanjangan STNK juga menjadi lebih praktis karena tidak perlu lagi menggunakan identitas pemilik sebelumnya.
Daftar Biaya yang Tetap Wajib Dibayar
Meskipun tarif BBNKB untuk kendaraan bekas telah dihapus, masyarakat perlu memahami bahwa proses balik nama tidak sepenuhnya gratis. Masih terdapat beberapa komponen biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayar, meliputi penerbitan STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Jika kendaraan dipindahkan antarwilayah, pemilik juga akan dikenakan biaya mutasi.
Komponen PNBP dan pajak tahunan, meliputi:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Pembayaran pokok pajak dan opsen untuk tahun berjalan.
- SWDKLLJ: Sumbangan wajib dana kecelakaan sebesar Rp143 ribu (untuk mobil).
- Penerbitan STNK Baru: Rp200.000.
- Penerbitan TNKB (Plat Nomor): Rp100.000.
- Penerbitan BPKB Baru: Rp375.000.
- Biaya Mutasi (Jika pindah wilayah): Sekitar Rp250.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih.
Sebelumnya, tarif BBNKB II umumnya sekitar 1 persen dari nilai kendaraan. Artinya, untuk mobil bekas seharga Rp200 juta, biaya balik nama bisa mencapai Rp2 juta. Dengan kebijakan baru ini, biaya tersebut dapat dihemat oleh pemilik kendaraan.
Sebagai gambaran efisiensi biaya, jika sebelumnya pembelian mobil bekas seharga Rp200 juta dikenakan tarif bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp2 juta (1 persen), maka kini komponen biaya tersebut sepenuhnya dihilangkan.
Kemudahan Administrasi dan STNK
Penghapusan tarif BBNKB II ini diharapkan akan meningkatkan angka kepatuhan pajak daerah. Selama ini, banyak pemilik kendaraan bekas enggan melakukan balik nama karena kendala biaya, sehingga terpaksa meminjam KTP pemilik lama saat melakukan perpanjangan STNK. Dengan aturan baru ini, masyarakat dapat langsung memproses administrasi sesuai identitas pribadi tanpa biaya tambahan untuk pajak balik nama.
Korlantas Polri mengimbau masyarakat yang membeli kendaraan bekas segera melakukan balik nama agar data kepemilikan tercatat resmi. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran administrasi serta kepastian hukum di kemudian hari.
Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan kebijakan penghapusan BBNKB ini untuk memperbarui data kepemilikan. Pencatatan identitas yang sah sesuai pemilik terkini sangat krusial untuk akurasi database kepolisian serta kelancaran pelayanan administrasi di masa mendatang.
“Langkah ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih transparan dan memudahkan warga dalam mengurus dokumen kendaraan mereka secara mandiri,” tulis Korlantas dalam keterangan resminya. (*/pri)
