Bidik Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada, Kejari Palangka Raya Periksa 50 Lebih Saksi

Palangka Raya, Kantamedia.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya mendalami dugaan rasuah dalam pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Berdasarkan estimasi awal penyidik, potensi kerugian keuangan negara akibat rasuah anggaran bersumber dari dana hibah tersebut diperkirakan menyentuh kisaran Rp500 juta hingga Rp600 juta dari total pagu anggaran senilai Rp20 miliar.

Indikasi Markup dan Cashback

Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, mengungkapkan bahwa indikasi kerugian tersebut bersumber dari temuan awal di lapangan. Modus operandi yang diendus penyidik meliputi praktik penggelembungan harga atau markup anggaran serta adanya aliran penerimaan uang balik atau cashback dari sejumlah rangkaian kegiatan.

“Temuan kita terkait adanya dugaan cashback dan markup untuk kegiatan itu berkisar di angka Rp500 juta sampai Rp600 juta,” ujar Hadiarto, Senin (16/11/2026).

Meskipun demikian, nominal tersebut masih bersifat sementara dan belum final. Guna memperoleh kepastian hukum ihwal kerugian keuangan negara yang pasti, pihak Kejari telah melayangkan permohonan audit resmi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nantinya, hasil audit komprehensif dari lembaga pengawasan tersebut akan menjadi landasan utama bagi korps adhyaksa dalam menentukan arah penegakan hukum berikutnya.

Lebih dari 50 Saksi Diperiksa

Seiring bergulirnya proses penyidikan, tim penyidik telah memanggil dan meminta keterangan dari lebih dari 50 orang saksi. Rangkaian pemeriksaan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari para penyedia barang dan jasa, unsur pelaksana kegiatan, hingga seluruh jajaran komisioner KPU Palangka Raya.

Tidak hanya itu, sejumlah pejabat strategis dari instansi eksternal turut terseret dalam daftar pemeriksaan. Beberapa di antaranya berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), manajemen Bank Kalteng, hingga mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu.

“Sudah lumayan banyak, dari 50-an lebih saksi. Ada dari BPKAD, Bank Kalteng, kemudian kemarin sempat Pj Wali Kota Palangka Raya,” tuturnya.

Langkah pemeriksaan intensif ini ditempuh untuk mengurai benang kusut alur pengelolaan, mekanisme pencairan, hingga lembar pertanggungjawaban dana hibah Pilkada 2024 secara menyeluruh.

Selain meminta keterangan saksi, penyidik juga berfokus menyita serta meneliti berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan penyerapan anggaran tersebut. Sejauh ini, penyidik menilai tindakan penggeledahan lanjutan di Kantor KPU Palangka Raya belum diperlukan karena berkas-berkas yang dicari telah diserahkan secara kooperatif oleh para saksi saat diperiksa.

Target Akhir Tahun Umumkan Tersangka

Kendati proses hukum terus berproses cepat, Kejari Palangka Raya belum menetapkan satupun tersangka dalam perkara ini. Meski demikian, arah jarum kompas penyidikan mulai mengerucut dan mengindikasikan adanya keterlibatan pihak internal KPU Palangka Raya.

Penyidik menargetkan pengumuman status tersangka dapat dirampungkan sebelum pengujung tahun 2026. Namun, realisasi target tersebut sangat bergantung pada kecepatan proses audit kerugian negara serta sinkronisasi koordinasi bersama BPKP.

“Tahun ini kita targetkan, tapi kami belum bisa memastikan karena sangat bergantung dengan proses koordinasi bersama instansi lain,” pungkasnya. (*/pri)

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *