BPK Mulai Audit Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Pesparawi Kalteng 2024

Pulang Pisau, Kantamedia.com – Tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI resmi memulai proses audit investigatif guna mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau.

Langkah penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI ini bergulir setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau rampung memeriksa lebih dari 120 orang saksi.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pulang Pisau, Tory Saputra Marletun, mengonfirmasi langsung kedatangan serta dimulainya kerja tim auditor dari Jakarta tersebut pada awal pekan ini.

“Betul. Sesuai jadwal BPK RI mulai hari ini Tim Audit BPK RI mulai melakukan investigatif, pemeriksaan terhadap para saksi dan penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pesparawi XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau,” ujar Tory, Senin (16/11/2026).

Tory memaparkan bahwa kehadiran tim auditor sangat krusial untuk mengonversi temuan penyidik menjadi angka pasti terkait potensi kerugian negara. Nantinya, dokumen hasil audit BPK RI tersebut bakal menjadi pijakan yuridis bagi jaksa penyidik dalam menuntaskan penyidikan perkara.

“Hasil perhitungan kerugian keuangan negara ini nantinya akan menjadi dasar untuk ekspose perkara dan penetapan tersangka,” tuturnya.

Dalam rangka mengurai konstruksi perkara secara menyeluruh, tim penyidik Kejari Pulang Pisau sebelumnya telah maraton memanggil dan memintai keterangan lebih dari 120 saksi. Mayoritas saksi yang diperiksa berasal dari pihak rekanan atau penyedia jasa yang terlibat langsung dalam teknis pelaksanaan acara.

Rangkaian pemeriksaan masif tersebut ditujukan untuk menelisik alur penggunaan dana hibah Pesparawi XVII sejak tahap perencanaan, realisasi kegiatan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Di tengah proses penyidikan yang berjalan intensif, Tory menjamin seluruh prosedur penegakan hukum dijalankan secara terukur, objektif, dan tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.

“Kejaksaan Negeri Pulang Pisau berkomitmen terus menjalankan tugas dan kewenangan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai informasi, pengusutan dugaan penyimpangan anggaran ajang paduan suara tingkat provinsi ini pertama kali diendus kejaksaan pada September 2025 lalu. Usai mengumpulkan bukti permulaan dan keterangan yang cukup, penyidik menaikkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada 11 November 2025.

Tepat sehari pascapeningkatan status tersebut, tim jaksa langsung bergerak melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pulang Pisau. Upaya paksa penyitaan barang bukti kemudian berlanjut menyasar Gedung Christian Center, tempat penyidik memeriksa sejumlah aset pengadaan seperti kasur dan kipas angin.

Rangkaian penggeledahan pun meluas hingga ke luar provinsi pada 17 November 2025 dengan menyambangi kantor PT DKK di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang bertindak sebagai event organizer (EO) kegiatan tersebut. (*/pri)

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *