Kantamedia.com – Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Ahrie Sonta Nasution resmi dipecat dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang rampung digelar pada Selasa (10/11/2026).
Pemberhentian ini merupakan konsekuensi atas keterlibatan Ahrie Sonta Nasution dalam perkara pelanggaran berat kode etik profesi, khususnya dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting lainnya.
Ajukan Banding
Dalam amar putusannya, majelis sidang menyatakan jenderal bintang dua tersebut terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Vonis itu turut dikombinasikan dengan pelanggaran sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Beberapa pasal krusial yang dilanggar mencakup Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan huruf b yang mengatur tentang etika kelembagaan. Konsekuensinya, majelis menilai perbuatan Ahrie memenuhi unsur tercela dan mewajibkannya menerima sanksi administratif berupa pemecatan.
“Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” ujar Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, saat menyampaikan keterangan pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Menanggapi putusan berat tersebut, pihak Ahrie Sonta Nasution tidak tinggal diam. Kadiv Humas Polri mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan langsung menggunakan hak hukum internalnya untuk melawan putusan majelis etik. “AS menyatakan mengajukan banding,” tutur Isir.
Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal
Sebelum disidang secara etik, Ahrie Sonta Nasution terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam ranah pidana. Bareskrim Polri sebelumnya membongkar adanya operasi penyadapan terselubung terhadap nomor komunikasi resmi Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan di luar prosedur hukum yang sah.
Berdasarkan temuan penyidik, operasi penyadapan ilegal ini tidak hanya mengincar kepala negara, tetapi juga menyasar kalangan pejabat tinggi negara, tokoh politik, pimpinan redaksi media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga para pengusaha terkemuka.
Aksi melanggar hukum tersebut diidentifikasi berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Dalam praktiknya, para pelaku diduga menyalahgunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) guna mendaftarkan nomor-nomor target tanpa verifikasi resmi maupun kaitan dengan proses penegakan hukum yang dibenarkan undang-undang.
Bahkan, penyidik menemukan indikasi kuat adanya upaya penghapusan data serta berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 demi mengaburkan jejak kejahatan.
Kasus hukum ini tidak berhenti pada Ahrie seorang. Polri mencatat ada tiga perwira tinggi lain yang turut terseret dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Kendati proses etik digelar secara internal, penanganan perkara pidana bagi para tersangka berjalan terpisah sesuai prosedur hukum yang berlaku. (*/pri)
