Pelaksana Harian Sekretaris YKI Kalteng, Arniansyah, mengatakan pihaknya segera menyurati BPH Migas agar melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran BBM di 13 kabupaten dan satu kota di provinsi tersebut.
“Kami akan bersurat meminta BPH Migas turun ke Kalimantan Tengah untuk melihat secara langsung proses distribusi BBM dari Pertamina ke daerah-daerah,” ujar Arniansyah, Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, YKI akan mengumpulkan data terkait kuota BBM di seluruh kabupaten/kota, termasuk mencermati persoalan distribusi dan antrean kendaraan yang kini hampir merata terjadi di sejumlah SPBU di Kalteng.
Ia menilai antrean panjang kendaraan, baik untuk BBM bersubsidi maupun non subsidi, sudah menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai daerah. Kondisi tersebut dinilai meresahkan masyarakat karena berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
“Berdasarkan informasi yang kami himpun pada Jumat (15/5/2026), antrean kendaraan di salah satu SPBU di Jalan Pahlawan, Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan, bahkan mencapai sekitar 1,5 kilometer,” ungkapnya.
Berkaca dari kondisi tersebut, YKI meminta BPH Migas tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan. YKI juga meminta adanya tindakan tegas apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM di tingkat SPBU.
Arniansyah menegaskan, BPH Migas memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasokan BBM, khususnya BBM bersubsidi, tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang berhak. Karena itu, apabila terjadi persoalan distribusi di lapangan, maka tanggung jawab tidak hanya berada pada Pertamina, tetapi juga BPH Migas sebagai lembaga pengawas.
“Sejauh ini kami mencermati ada akumulasi berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab antrean BBM terus berlarut-larut di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Kondisi ini perlu segera ditangani agar tidak semakin merugikan masyarakat,” tandasnya. (*/Fay)
