Kantamedia.com – Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan kabar pembubaran agenda nonton bareng (nobar) film dokumenter bertajuk “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita“. Langkah pembubaran paksa yang dilakukan oleh pihak berwenang di beberapa lokasi tersebut memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat terkait batasan kebebasan berekspresi dan norma sosial.
Film dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale yang memiliki durasi total sekitar 95 menit atau 1 jam 35 menit merupakan dokumenter investigatif yang membahas konflik lahan, masyarakat adat, hingga keterlibatan aparat dalam proyek strategis nasional (PSN).
Film Pesta Babi merupakan karya bergenre drama-thriller yang mengangkat konflik sosial, tekanan psikologis, serta kritik terhadap relasi kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Judul film ini sempat memancing perhatian karena dianggap sensitif oleh sebagian pihak.
Namun, pihak pembuat film menegaskan bahwa penggunaan kata “babi” dalam judul memiliki unsur simbolik dan berkaitan dengan alur cerita, bukan untuk menyinggung kelompok tertentu.
Sinopsis dan Latar Belakang Film Pesta Babi
Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” merupakan sebuah karya sinematik yang mengangkat tema satir mengenai realitas sosial dan politik di Indonesia. Film dokumenter “Pesta Babi” mengambil latar di wilayah Papua Selatan, terutama di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Fokus utamanya adalah kehidupan masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga food estate.
Judul “Pesta Babi” diambil dari tradisi budaya masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon, sebuah ritual adat besar yang melibatkan babi sebagai simbol sosial dan budaya.
Tradisi itu bergantung pada keberlangsungan hutan dan alam Papua. Karena itu, film memakai istilah “Pesta Babi” sebagai metafora bahwa kerusakan hutan juga mengancam identitas budaya masyarakat adat.
Secara garis besar, film ini menggambarkan metafora keserakahan dan perebutan kekuasaan yang disimbolkan melalui sebuah perjamuan besar.
Dokumenter tersebut menggambarkan bagaimana hutan-hutan adat dibuka untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan dalam skala besar. Di sisi lain, masyarakat lokal merasa tersingkir dari tanah leluhur mereka sendiri.
Narasi yang dibangun film ini cukup keras karena menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “kolonialisme modern” atas Papua. Film juga menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek investasi di kawasan tersebut.
Salah satu simbol penting dalam film adalah pemasangan “salib merah” oleh warga adat sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan dan penguasaan lahan.
Meskipun ditujukan sebagai kritik sosial, visualisasi dan narasi yang dinilai provokatif membuat film ini mendapat sorotan tajam sebelum sempat didistribusikan secara komersial secara luas.
Viralnya film ini bermula dari potongan-potongan adegan yang tersebar di platform digital. Kontennya yang dianggap sangat vulgar dan menyentuh sensitivitas budaya tertentu membuat sebagian kelompok masyarakat mengajukan keberatan. Akibatnya, eksistensi film ini menjadi polemik yang membagi opini publik antara pendukung nilai seni dan penjaga moralitas umum.
Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan
Pemutaran film ini di sejumlah daerah sempat dibubarkan petugas keamanan. Alasannya beragam, mulai dari faktor keamanan hingga dianggap berpotensi memicu keresahan.
Ada beberapa faktor utama yang membuat film ini kontroversial:
- Film secara terbuka mengkritik proyek strategis nasional pemerintah.
- Ada narasi soal “kolonialisme” dan eksploitasi Papua.
- Film menyinggung keterlibatan aparat dan militer dalam pengamanan proyek.
- Isi dokumenter dianggap terlalu politis dan provokatif oleh sebagian pihak.
Karena itu, beberapa acara nonton bareng dilaporkan mendapat tekanan atau pembubaran dari aparat seperti polisi maupun Babinsa.
Namun di sisi lain, banyak aktivis HAM, mahasiswa, dan pegiat lingkungan justru melihat film ini sebagai bentuk advokasi penting untuk masyarakat adat Papua.
Sejauh ini, peristiwa pembubaran atau penghentian nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita terjadi di wilayah Mataram, khususnya di lingkungan kampus. Berikut lokasi-lokasi yang ramai diberitakan:
Universitas Mataram: Ini menjadi kasus yang paling viral. Nobar dibubarkan pada 7 Mei 2026 oleh pihak kampus bersama petugas keamanan. Wakil Rektor III disebut meminta pemutaran dihentikan demi “kondusivitas” kampus.
UIN Mataram: Sejumlah laporan menyebut pemutaran film juga dihentikan di kampus ini, bahkan ketika film baru berjalan beberapa menit.
Universitas Pendidikan Mandalika: Disebut dalam laporan lanjutan sebagai salah satu lokasi lain yang mengalami pembubaran atau tekanan terhadap pemutaran film.
Di luar itu, ada juga laporan dan diskusi publik yang menyebut beberapa agenda pemutaran di kota lain mengalami pembatalan atau tekanan, termasuk di Ternate dan Yogyakarta. Namun, detail kejadiannya belum sebanyak kasus di Mataram.
Sebaliknya, ada juga kampus yang disebut berhasil menggelar pemutaran hingga selesai, seperti Universitas Ciputra, meski dengan pengamanan dan pengawasan ketat.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait unsur pelanggaran hukum dalam pemutaran film tersebut. Namun, kasus pembubaran nobar Pesta Babi terus menjadi sorotan publik dan memunculkan perdebatan mengenai batas kebebasan berkarya di ruang publik.
Di media sosial, kata kunci “Film Pesta Babi” dan “nobar dibubarkan” bahkan masuk dalam daftar topik yang banyak dibicarakan warganet. Sebagian netizen mendukung langkah pembubaran demi menjaga ketertiban, sedangkan lainnya menilai tindakan tersebut berlebihan dan dapat menghambat kreativitas perfilman nasional.
Kontroversi film Pesta Babi pun menambah daftar panjang karya film Indonesia yang menuai perhatian publik karena tema dan judul yang dianggap sensitif. (*/jnp)
