Buntok, Kantamedia.com – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Pemkab Barsel) memastikan langkah penambahan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2026. Alokasi anggaran tersebut dinaikkan menjadi Rp8 miliar sebagai upaya memitigasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin meluas akibat kemarau panjang.
Kepastian peningkatan dana darurat ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Barito Selatan, Ita Minarni, seusai menghadiri agenda pembahasan KUA-PPAS RAPBD Perubahan 2026 di gedung DPRD Barsel, Rabu (2/9/2026).
Ita menjelaskan bahwa skema penambahan dana BTT yang semula dijatah Rp5 miliar ini diambil melalui pengalihan anggaran dari sejumlah program kegiatan yang dinilai kurang mendesak.
“Untuk BTT kita tambah jadi Rp8 miliar dari yang awalnya Rp5 miliar,” ujar Ita.
Menurutnya, pemenuhan dukungan finansial bagi personel lapangan yang berhadapan langsung dengan ancaman Karhutla menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini.
“Kami tidak mau mereka yang turun ke lapangan tidak mendapatkan anggaran yang cukup. Jangan sampai mereka yang sudah siang dan malam berjuang di lapangan memadamkan api ini, ternyata tidak kita perhatikan,” tuturnya.
Ia menambahkan, evaluasi intensif terus digelar bersama instansi terkait untuk memastikan pemenuhan operasional petugas di lapangan berjalan optimal.
“Karena kami setiap hari rapat bersama selalu mengecek ke BPBD, Kepolisian, TNI bagaimana kesehatan mereka, kebutuhan makanan mereka, operasional mereka,” kata Ita.
Kebijakan eksekutif tersebut sejalan dengan dorongan yang sebelumnya disuarakan oleh Ketua DPRD Barito Selatan, Farid Yusran. Dia mendesak pemerintah daerah agar melakukan kalkulasi ulang terhadap alokasi penanganan bencana.
Menurut Farid, penyesuaian dana BTT dianggap mendesak karena alokasi awal yang dipangkas dari Rp23 miliar menjadi Rp5 miliar saat pembahasan KUA-PPAS APBDP 2026 dinilai tidak memadai. Terlebih, laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino bakal berlangsung hingga Januari 2027, dengan puncak kekeringan jatuh pada September 2026.
Kekhawatiran parlemen kian beralasan sebab dari pagu Rp5 miliar sebelumnya, penggunaan anggaran telah menembus angka Rp2 miliar hanya dalam kurun satu bulan pertama musim kemarau.
“Berarti kan perlu tambahan (BTT). Tadi kata Ibu Pj. Sekda akan ditambah. Nah ini nanti akan kita lihat berapa tambahannya,” tutur Farid.
Farid menegaskan bahwa perumusan besaran dana darurat bencana Karhutla harus memperhitungkan implikasi luas terhadap ketahanan sosial, kondisi ekonomi, hingga sektor kesehatan masyarakat.
“Harus dihitung secara cermat. Jangan hanya mengatakan akan menambah sekian, itu kan tidak berhitung namanya. Harus dihitung!” tegasnya. (pri)
