Buntok, Kantamedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera menaikkan alokasi dan memangkas birokrasi pencairan dana Biaya Tidak Terduga (BTT). Langkah darurat ini dinilai krusial guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin marak di wilayah tersebut.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Barito Selatan, Farid Yusran, seusai memimpin rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun anggaran 2026 di Buntok, Rabu (2/9/2026).
Farid menekankan bahwa Pemkab Barito Selatan harus mengkalkulasi ulang alokasi BTT. Sebelumnya, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Perubahan 2026, dana BTT sempat dipangkas drastis dari Rp23 miliar menjadi Rp5 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, dana Rp5 miliar sangat tidak memadai untuk menanggulangi ancaman Karhutla. Terlebih, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa fenomena El Nino memicu kemarau panjang hingga Januari 2027, dengan puncak kekeringan terjadi pada September 2026.
“Dari alokasi Rp5 miliar yang ada, sekitar Rp2 miliar sudah terserap, padahal masa kemarau baru berjalan satu bulan. Ini menandakan perlunya penambahan BTT. Pj Sekda sempat menyampaikan akan ada tambahan, nanti akan kita amati berapa nilai pastinya,” ujar Farid.
Ia meminta eksekutif menghitung kebutuhan dana secara presisi dengan mempertimbangkan durasi kemarau serta dampak sosial, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat. Farid mencontohkan krisis air bersih yang mulai melanda sejumlah desa di Kecamatan Gunung Bintang Awai sebagai dampak nyata yang belum tertangani secara optimal oleh Pemkab.
“Penghitungan harus cermat dan berbasis data realistis, tidak bisa asal sebut angka,” tegasnya.
Pangkas Jalur Pencairan BTT
Selain penambahan dana, DPRD Barsel mendorong penyederhanaan mekanisme verifikasi dan pencairan BTT bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lapangan.
Prosedur administrasi yang melibatkan pengusulan hingga peninjauan ulang oleh Inspektorat diharapkan bisa dipercepat dari hitungan hari menjadi hitungan jam.
“Sebenarnya secara prosedural itu ada pengajuan dari BPBD maupun Tim Satgas Penanggulangan Bencana, kemudian usulan itu direviu oleh Inspektorat. Saya kira lama waktunya bisa dipendekkan, atau dipangkas. Misalnya yang biasanya tiga hari bisa jadi satu hari atau bahkan setengah hari,” tuturnya.
Farid menegaskan bahwa kecepatan respons di lapangan menjadi kunci utama dalam meredam maraknya titik api dan meminimalkan kerusakan lingkungan akibat kerawanan Karhutla.
“Karena semua harus serba cepat sekarang ini. Jangan api sudah menyala baru mengusulkan, besok (dana) cair, lahan sudah habis,” pungkasnya. (pri)
