Bentuk Satgas BBM dan LPG, Pemkab Barut Ancam Sanksi Penyelewengan

Muara Teweh, Kantamedia.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bergerak cepat menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di daerahnya. Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG guna memperkuat pengawasan dan menjamin distribusi sesuai ketentuan.

Instruksi itu disampaikan Shalahuddin saat memimpin rapat koordinasi (rakor) di Aula Setda A Lantai I, Kamis (10/9/2026). Rapat tersebut membahas langkah penanganan kelangkaan BBM yang melanda wilayah Barito Utara.

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Dandim 1013/Mtw, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, serta jajaran Polres Barito Utara. Turut hadir Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian H. Mastur, Direktur Perusda Batara Membangun beserta jajarannya, dan para pengelola SPBU di Kabupaten Barito Utara.

“Kita harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM ini. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan,” tegas Shalahuddin.

Bupati meminta pengawasan distribusi BBM dan LPG diperketat, mulai dari ketersediaan, penyaluran, hingga pemanfaatan oleh masyarakat. Pengetatan itu dinilai penting untuk mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan dalam rantai distribusi.

“Apabila ditemukan adanya penyelewengan, lakukan penegakan hukum dan berikan sanksi tegas kepada pelakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Menurut Shalahuddin, Satgas BBM dan LPG menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menangani distribusi kedua komoditas tersebut. Keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, pengelola SPBU, dan pihak terkait lainnya diharapkan membuat pengawasan lebih efektif, sehingga distribusi berlangsung aman, tertib, dan tepat sasaran.

Ia menekankan, kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait diminta tidak membiarkan persoalan kelangkaan BBM berlarut-larut. “Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh membiarkan kelangkaan ini terus berlarut-larut,” pungkasnya. (pri)

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *