Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Kota Palangka Raya belum menetapkan besaran kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Penghitungan dampak ekonomi baru akan dilakukan dengan meninjau kondisi perekonomian daerah pada kuartal IV tahun ini.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan pihaknya belum memiliki angka pasti terkait total kerugian yang ditimbulkan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengukur dampak tersebut melalui berbagai aspek, terutama kesejahteraan masyarakat.
“Penghitungan dampak karhutla perlu memperhatikan berbagai aspek, terutama kerugian yang dialami masyarakat. Pemerintah kota ingin mengetahui sejauh mana bencana tersebut memengaruhi kehidupan dan aktivitas ekonomi warga,” ujar Fairid, Jumat (6/11/2026).
Fairid menekankan bahwa dampak sosial dan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama dalam proses evaluasi. “Paling utama menghitung kerugian ke masyarakatnya,” tambahnya.
Selain sektor sosial, pemerintah kota juga tengah mempertimbangkan cara menghitung kerusakan kawasan hutan dan taman nasional. Namun, Fairid mengakui pihaknya belum menentukan metode yang tepat untuk penilaian di wilayah konservasi tersebut.
“Kalau masalah hutan, taman nasional itu seperti apa kita masih belum tahu,” ucapnya.
Evaluasi menyeluruh rencananya dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ekonomi pada periode Oktober hingga Desember 2026. Data tersebut diharapkan menjadi dasar bagi Pemkot dalam mengevaluasi konsekuensi bencana terhadap perekonomian kota.
“Mungkin kami nanti menghitung dari segi sisi perekonomian, tapi kan nanti kita lihat di kuartal terakhir kuartal keempat,” tutupnya. (*/Fay)
