PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Kota Palangka Raya masih memantau sejumlah titik panas yang membutuhkan penanganan lanjutan setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda wilayah tersebut. Hingga Minggu (1/11/2026), titik panas dilaporkan masih ditemukan di kawasan Marang dan Kelampangan.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Karhutla bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di Istana Isen Mulang, Minggu (1/11/2026).
Menurut Fairid, lokasi tersebut masih membutuhkan pembasahan untuk mencegah munculnya kembali api. Penanganan tidak bisa dilakukan hanya dengan penyiraman sekali karena lahan gambut memiliki karakteristik berbeda dengan tanah mineral.
“Masih ada, masih ada pembasahan tadi. Sampai per hari ini titik panas kita ada di Marang, ada di Kelampangan, ada titik panas yang perlu pembasahan,” ujar Fairid.
Ia menjelaskan, meskipun api di permukaan telah berhasil dikendalikan, lahan gambut tetap berpotensi menyimpan sumber panas. Karena itu, pembasahan perlu dilakukan berulang kali dan dukungan peralatan maupun anggaran penanganan yang telah tersedia harus dimaksimalkan.
“Gambut itu kan bukan mineral, seperti tanah mineral biasa disiram, padam, sudah. Jadi perlu berulang-ulang,” jelasnya.
Selain memastikan penanganan di lapangan, Pemerintah Kota Palangka Raya juga akan menghitung dampak ekonomi yang ditimbulkan karhutla terhadap masyarakat. Namun, hingga saat ini nilai kerugian secara keseluruhan belum dapat dipastikan.
Fairid mengatakan, penghitungan akan lebih difokuskan pada kerugian yang dialami masyarakat, termasuk dampaknya terhadap aktivitas perekonomian. Sementara itu, perhitungan kerugian pada kawasan hutan maupun taman nasional membutuhkan data dari pihak yang memiliki kewenangan terkait.
“Belum, kita nanti mungkin dihitung. Yang terutama kami menghitung kerugian ke masyarakatnya,” katanya.
Ia menyebutkan, gambaran dampak ekonomi tersebut akan dilihat berdasarkan perkembangan pada kuartal IV 2026, terutama menjelang Desember. Dengan demikian, pemerintah kota masih memerlukan waktu untuk menghimpun data sebelum menetapkan besaran kerugian akibat karhutla.
Pendataan tersebut menjadi penting untuk mengetahui dampak yang dialami masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi penanganan bencana. Di sisi lain, pemantauan titik panas dan pembasahan kawasan gambut tetap perlu dilanjutkan agar sumber kebakaran tidak kembali muncul. (daw)
