PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Kota Palangka Raya berencana memperluas muatan dashboard informasi daerah dengan memasukkan data kesehatan masyarakat. Sejumlah informasi penyakit, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tuberkulosis (TB) paru hingga demam berdarah dengue (DBD), diproyeksikan dapat dihimpun agar lebih mudah dipantau melalui satu sistem.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, data kesehatan sebenarnya telah dilaporkan oleh Puskesmas melalui aplikasi yang terhubung dengan sistem Kementerian Kesehatan. Data tersebut berpotensi dimanfaatkan dan dihimpun kembali ke dalam dashboard milik pemerintah kota.
“Data-data seperti itu kan Puskesmas langsung ke Kemenkes. Sebenarnya konek langsung ke kementerian,” ujar Fairid saat ditemui seusai upacara penutupan TMMD Reguler ke-130 di halaman Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, masing-masing Puskesmas telah memiliki admin yang bertugas memasukkan laporan secara berkala. Informasi penyakit juga memiliki aplikasi pelaporan tersendiri, sehingga data yang tersedia saat ini masih tersebar dalam sejumlah sistem.
Riduan yang turut memberikan penjelasan dalam wawancara tersebut menyebut, pelaporan penyakit seperti ISPA dan TB paru menggunakan aplikasi masing-masing. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rencana penghimpunan data ke dashboard daerah.
Fairid menyebut, pemerintah kota nantinya akan menggabungkan atau menarik data dari sistem yang telah berjalan. Dengan demikian, dashboard daerah diharapkan dapat menyajikan informasi kesehatan yang sebelumnya diakses melalui aplikasi berbeda.
“Kan kita hanya menggabung, menarik data,” katanya.
Terkait pembaruan informasi, Fairid menjelaskan laporan dari Puskesmas diinput setiap hari oleh admin yang bertugas. Artinya, data yang dihimpun mengikuti mekanisme pelaporan harian, bukan berarti seluruh informasi diperbarui secara terus-menerus setiap saat.
Rencana pengembangan tersebut diharapkan mempermudah pemerintah daerah dalam memperoleh gambaran kondisi kesehatan masyarakat. Namun, teknis integrasi, jenis data yang dapat ditampilkan, serta mekanisme akses terhadap sistem Kementerian Kesehatan masih perlu dipastikan lebih lanjut sebelum penerapannya dapat berjalan. (daw)
