Palangka Raya, Kantamedia.com – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Tengah, Farid Wajdi, menanggapi tegas data ketenagakerjaan Agustus 2025 yang dirilis BPS Kalteng. Ia menilai sejumlah indikator dalam laporan tersebut mencerminkan tantangan struktural yang harus segera ditangani pemerintah daerah.
Farid menyoroti meningkatnya proporsi pekerja informal yang mencapai 50,15 persen. Menurutnya, kondisi ini bukanlah capaian positif, melainkan sinyal ketidakstabilan kualitas pasar kerja dan lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja. “Kenaikan pekerja informal ini tidak kami anggap sebagai pertanda yang sepenuhnya baik. Ini lebih merupakan tantangan struktural dibanding pencapaian ideal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Disnakertrans telah memiliki peta sektoral terkait komposisi pekerja formal dan informal di seluruh kabupaten dan kota. Namun, data rinci per sektor usaha masih menunggu tabulasi silang dari BPS. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem informasi ketenagakerjaan yang lebih komprehensif.
Farid juga menyoroti rendahnya penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Berdasarkan data BPS, hanya 11,74 persen lulusan sarjana yang terserap pasar kerja. Ia menyebut kondisi ini disebabkan oleh dominasi sektor padat karya, ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, serta terbatasnya pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. “Struktur ekonomi kita belum mampu menyerap tenaga terdidik secara optimal. Ini tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Disnakertrans menjalankan berbagai program seperti Pelatihan Berbasis Kompetensi di balai latihan kerja, pemberdayaan angkatan kerja muda melalui up-skilling dan re-skilling, serta penyelenggaraan job fair. Farid juga menekankan pentingnya penguatan perencanaan tenaga kerja melalui RTK Macro dan RTKD sebagai dasar kebijakan pasar kerja yang lebih akurat.
Ia menambahkan, perguruan tinggi harus lebih aktif menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri. Disnakertrans telah menjalin kerja sama dalam bentuk pembekalan wisudawan, pelatihan teknis, dan peningkatan pengetahuan ketenagakerjaan, namun langkah ini masih perlu diperluas. “Dunia pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha harus bergerak bersama. Pasar kerja kita harus semakin berkualitas, bukan hanya semakin besar angka serapannya,” kata Farid.
Farid memastikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memperkuat koordinasi lintas sektor agar transformasi pasar kerja berjalan lebih terarah dan berfokus pada peningkatan kualitas pekerjaan, bukan sekadar kuantitas. (Daw).
