Gubernur Kalteng Lantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Palangka Raya, Kantamedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, resmi merombak jajaran birokrasi dengan memimpin agenda pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi. Prosesi pengambilan sumpah jabatan terhadap enam aparatur sipil negara tersebut berlangsung di Istana Isen Mulang, Kota Palangka Raya, Selasa (26/5/2026).

Sederet nama baru kini mengisi pos-pos kedinasan yang krusial. Eko Sulistiono resmi diangkat sebagai Inspektur Daerah Kalimantan Tengah. Sementara itu, Muhammad Reza Prabowo yang kini mengemban tugas secara definitif sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah. Posisi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah kini dijabat oleh Agus Chandra.

Tidak hanya sektor kedinasan, penyegaran struktur organisasi ini juga menyasar lingkungan Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah. Jabatan Kepala Biro Umum kini dipercayakan kepada Rangga Lesmana, diikuti oleh Betri Susilawati yang menakhodai Kepala Biro Organisasi. Melengkapi formasi baru tersebut, Rus’ansyah resmi dilantik menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa momentum pelantikan pejabat ini merupakan strategi mutlak untuk mengoptimalkan tata kelola birokrasi dan mendongkrak mutu pelayanan publik secara menyeluruh. Ia menuntut seluruh pejabat yang baru saja dikukuhkan untuk segera menunjukkan performa kerja yang profesional serta tangkas dalam melahirkan inovasi digital pada instansi masing-masing.

Integritas moral dan kedisiplinan yang tinggi menjadi penekanan utama dalam pengarahan kepala daerah. Gubernur mengingatkan bahwa posisi baru yang diemban saat ini memikul ekspektasi yang besar dari seluruh elemen masyarakat.

“Jabatan ini adalah amanah rakyat. Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Agustiar.

Melalui restrukturisasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap mampu menciptakan sistem kerja yang jauh lebih transparan, solutif, serta adaptif terhadap dinamika kebutuhan publik saat ini. (jnp)

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *