Palangka Raya, Kantamedia.com – Kementerian Pertanian menegaskan penerapan Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) bukan kewajiban mutlak bagi seluruh perusahaan kelapa sawit. Program ini bersifat opsional dan dapat dipilih sesuai kebutuhan serta kesiapan masing-masing perusahaan.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Baginda Siagian, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (16/12/2025). “Ini bukan keharusan mutlak. Mereka tahu kebutuhannya dan tahu ini program nasional, jadi kalau mau silakan,” ujarnya.
Baginda menepis anggapan bahwa SISKA akan memicu kecemburuan antar perusahaan, baik swasta, BUMN, maupun perkebunan rakyat. Menurutnya, semua pihak justru didorong berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing.
Program SISKA merupakan bagian dari upaya nasional mempercepat swasembada daging dan protein hewani dengan memanfaatkan potensi lahan sawit yang luas. “Pengalaman ini sudah ada. Swasta, PTPN, bahkan rakyat sudah pernah mengintegrasikan sapi dengan sawit,” katanya.
Dalam penerapannya, SISKA dapat mencakup penggemukan maupun pembibitan sapi, sehingga tidak hanya menambah produksi daging, tetapi juga populasi ternak nasional. Baginda menekankan, pemaksaan program tanpa kesiapan lahan justru berpotensi menimbulkan konflik baru di lapangan. “Kalau lahan tidak ada, jangan dipaksakan. Itu keliru,” tegasnya.
Dengan pendekatan fleksibel ini, pemerintah berharap pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif tanpa menimbulkan resistensi di daerah. (Daw).
