Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dalam ranah pelayanan publik dan kemudahan investasi. Berdasarkan evaluasi resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Tahun 2026, kinerja layanan perizinan Kalteng berhasil menyabet peringkat ke-7 nasional dengan predikat “Sangat Baik”.
Capaian prestisius ini tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor 204.S Tahun 2026 yang disahkan pada Kamis (30/7/2026). Dalam penetapan hasil penilaian kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) tersebut, Bumi Tambun Bungai berhasil mengumpulkan skor tinggi sebesar 91,810.
Angka tersebut mencatatkan lonjakan performa yang signifikan sebesar 2,551 poin jika dibandingkan dengan raihan pada periode evaluasi tahun 2024 yang sebelumnya berada di angka 89,259.
Keberhasilan menembus jajaran tujuh besar ini menempatkan Kalteng di atas sejumlah daerah papan atas, termasuk DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Posisi Kalteng secara nasional berada tepat di bawah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Jawa Tengah.
Saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (31/7/2026), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kalteng, Rangga Lesmana, menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata dari transformasi iklim usaha yang semakin inklusif dan ramah investor di wilayahnya.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya perangkat daerah yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Peringkat ke-7 nasional dengan kategori Sangat Baik menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan perizinan dan investasi,” ujar Rangga.
Rangga membeberkan bahwa lompatan performa ini menjadi bukti konkret keberhasilan agenda reformasi birokrasi dan modernisasi sistem perizinan berbasis digital yang konsisten diterapkan Pemprov Kalteng. Langkah ini terbukti ampuh memangkas rantai birokrasi dan meningkatkan daya saing daerah dalam menggaet para pemodal.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa akselerasi pada sektor layanan PTSP ini berpedoman teguh pada garis kebijakan dan visi pembangunan strategis yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
“Kami siap mendukung visi, misi, program dan arah pembangunan yang telah ditetapkan Bapak Gubernur. Investasi yang masuk ke Kalimantan Tengah harus mampu memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH, Maju, dan Sejahtera,” pungkas Rangga.
