Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong penguatan langkah konkret di tingkat daerah untuk mengendalikan inflasi, seiring masih adanya tekanan harga akibat distribusi dan pasokan komoditas. Hal itu disampaikan dalam Rapat Tindak Lanjut Upaya Penanganan Inflasi Daerah Tahun 2026 di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (4/5/2026).
Rapat dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamka, serta diikuti seluruh kabupaten dan kota se-Kalteng secara daring. Agenda ini menjadi bagian dari konsolidasi lintas daerah untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan terkoordinasi dan terukur.
Hamka menegaskan bahwa setiap upaya pengendalian inflasi di daerah harus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari evaluasi nasional. “Upaya mengatasi inflasi agar dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya. Ia menambahkan, koordinasi diharapkan mampu menghasilkan titik aksi spesifik di masing-masing daerah.
Dari laporan daerah, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Gunung Mas menyampaikan bahwa intervensi telah dilakukan melalui pengawasan harga dan distribusi bahan pokok, meski masih perlu diperkuat dengan gerakan konkret di lapangan.
Kabupaten Barito Utara melaporkan strategi variatif seperti operasi pasar murah, inspeksi mendadak (sidak) pasar, dan gerakan menanam komoditas pangan seperti cabai yang rutin dilakukan. Stabilitas pasokan didukung oleh keberadaan gudang distributor di wilayah tersebut.
Meski demikian, tekanan inflasi masih dipengaruhi faktor eksternal, terutama kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung pada biaya distribusi antarwilayah.
Sementara itu, Kabupaten Seruyan menyoroti kendala koordinasi antarwilayah, khususnya dengan daerah penghasil komoditas. Kerja sama lintas daerah dinilai krusial untuk menjaga stabilitas pasokan dan menekan gejolak harga di Kalimantan Tengah. (daw).
