PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng), Iwan Soelistijono, menemui massa yang tergabung dalam Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) di depan Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).
Sebelumnya, massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN UP3 Palangka Raya sebagai bentuk protes terhadap pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Aksi kemudian bergeser ke depan Istana Isen Mulang dan diterima langsung oleh Gubernur bersama pihak PLN.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan pemerintah provinsi telah berulang kali berkoordinasi dengan PLN terkait persoalan pemadaman listrik yang meresahkan masyarakat. Ia berharap seluruh permasalahan dapat diselesaikan sebelum akhir Juli.
“Insyaallah akhir bulan semuanya sudah clear and clean. Doakan saja yang terbaik untuk kami. Kami akan terus berusaha dan terus berkoordinasi, termasuk dengan pemerintah pusat, supaya PLN UID Kalselteng tidak mengabaikan situasi dan kondisi riil yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah,” katanya.
Agustiar menjelaskan pemadaman listrik bukan hanya terjadi sejak 22 Juli, tetapi sudah beberapa kali berlangsung sebelumnya. Setelah sempat kembali normal, gangguan kembali terjadi sehingga memicu keresahan masyarakat.
Menurutnya, keresahan yang dirasakan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta General Manager PLN hadir secara langsung untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak muncul berbagai spekulasi.
“Keresahan masyarakat Kalimantan Tengah juga merupakan keresahan kami sebagai Gubernur. Kami memanggil beliau untuk memastikan dan ingin mengetahui langsung penjelasannya, agar masyarakat tidak gaduh dan tidak melakukan panic buying,” ujarnya.
Ia mengatakan berdasarkan penjelasan PLN, gangguan dipicu kerusakan pada sejumlah pembangkit, di antaranya di Gunung Mas, Tabalong, dan Asam-Asam. Meski demikian, pemerintah meminta PLN memberikan kepastian mengenai langkah penanganan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
“Sebagai pelayan masyarakat, kami meminta penjelasan disampaikan secara tegas dan penuh tanggung jawab sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi isu liar,” tegas Agustiar.
Sementara itu, General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijono menjelaskan bahwa gangguan berasal dari sisi pembangkit yang dikelola Independent Power Producer (IPP), sedangkan PLN UID Kalselteng bertugas pada sisi distribusi listrik kepada pelanggan.
Ia menerangkan gangguan yang terjadi merupakan force outage atau kerusakan yang tidak direncanakan. Menurutnya, pembangkit sebenarnya memerlukan pemeliharaan berkala setiap tahun, namun jadwal tersebut beberapa kali ditunda karena tingginya kebutuhan listrik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
“Akibat penundaan tersebut kemudian terjadi force outage atau gangguan yang tidak direncanakan. Itu yang menjadi penyebab kondisi yang terjadi saat ini,” jelas Iwan.
PLN juga menyampaikan pihaknya telah mengajak Ombudsman meninjau langsung PLTU SKS Listrik Kalimantan di Kabupaten Gunung Mas untuk melihat kondisi pembangkit yang mengalami gangguan. Ke depan, PLN membuka kesempatan kepada media maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melihat langsung proses penanganan di lokasi pembangkit.
Pertemuan antara massa aksi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan PLN tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat terkait upaya percepatan pemulihan pasokan listrik yang selama ini dikeluhkan warga. (daw)
