PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Rencana program satu penduduk satu rekening menghadapi tantangan tersendiri di Kalimantan Tengah. Selain memperluas akses layanan keuangan, pemerintah dan industri perbankan perlu mempertimbangkan kondisi geografis serta keterbatasan jaringan komunikasi di sejumlah wilayah.
Asisten Direktur Senior KOJK Kalteng, Andrianto Suhada, mengatakan karakteristik Kalteng berbeda dengan daerah yang memiliki akses infrastruktur lebih mudah. Kondisi geografis yang luas dan masih adanya wilayah dengan akses jalan terbatas menjadi persoalan dalam memperluas inklusi keuangan.
“Kalau Kalteng ini berbeda dengan Jawa. Geografisnya mungkin enak, jalannya. Kalau kita kan seperti itu, tahu sendiri, banyak jalan yang terputus,” kata Andrianto, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, persoalan tidak hanya berkaitan dengan akses fisik. Ketersediaan jaringan komunikasi juga menjadi tantangan ketika masyarakat di daerah terpencil hendak mengakses layanan perbankan, termasuk untuk membuka rekening.
“Dan yang lebih parah adalah dengan komunikasi. Kemudian kalau kayak gitu mereka membuka rekening gimana? Sinyal enggak bisa,” ujarnya.
Andrianto menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penerapan program satu penduduk satu rekening. Sebab, pembukaan rekening membutuhkan akses terhadap layanan perbankan yang tidak selalu tersedia dengan mudah di seluruh wilayah Kalteng.
“Mau buka bank, rekening bank, itu butuh waktu berjam-jam,” katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz mengatakan program satu penduduk satu rekening sendiri masih berada pada tahap pembahasan. Pelaksanaannya direncanakan dimulai pada kuartal IV 2026 dengan sasaran awal masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4.
Dengan kondisi tersebut, tantangan penerapan program di Kalteng tidak hanya terletak pada jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening, tetapi juga kemampuan menyediakan akses layanan keuangan di wilayah dengan kendala geografis dan komunikasi.
OJK Kalteng sebelumnya menyatakan mendukung program tersebut sekaligus mendorong agar perluasan akses rekening dibarengi dengan literasi keuangan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar masyarakat yang memperoleh rekening juga memahami cara menggunakan dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat. (daw)
