PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah turut memengaruhi mobilitas masyarakat dan kegiatan angkutan darat. Ketua Organda Kalimantan Tengah, Ducun Helduk Umar, memperkirakan sekitar 30–40 persen masyarakat mengurangi atau menunda perjalanan karena kondisi udara yang memburuk dan gangguan perjalanan di sejumlah ruas jalan.
Ducun mengatakan, keluhan dari anggota Organda tidak hanya berkaitan dengan kondisi kabut asap, tetapi juga hambatan lalu lintas ketika kebakaran terjadi di sekitar badan jalan. Kendaraan dapat tertahan karena aktivitas pemadaman dan kondisi di sisi kiri maupun kanan jalan yang terbakar.
“Mobil-mobil terhenti di situ. Bisa sampai hampir satu jam. Akhirnya terlambat, penumpang yang seharusnya jam sekian sampai untuk melanjutkan ke tempat lain juga terhambat,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, gangguan tersebut membuat sebagian masyarakat memilih menunda perjalanan, baik menuju wilayah Kalimantan Tengah maupun ke daerah lain seperti Banjarmasin. Kondisi kabut asap yang meluas di sejumlah jalur antardaerah turut memengaruhi keputusan masyarakat menggunakan angkutan darat.
Ia memperkirakan penurunan atau penundaan perjalanan mencapai 30–40 persen. Namun, angka tersebut masih berupa perkiraan berdasarkan komunikasi dengan anggota Organda, sebab pihaknya belum menerima rekapitulasi resmi dari perusahaan bus dan travel.
Meski jumlah penumpang berkurang, Ducun menyebut operasional bus dan travel sejauh ini tetap berjalan. Perusahaan angkutan umumnya tetap memberangkatkan kendaraan sesuai jadwal meskipun jumlah penumpang tidak memenuhi kapasitas, untuk menjaga komitmen pelayanan dan kepercayaan masyarakat.
Terkait dampak terhadap biaya operasional perusahaan akibat berkurangnya penumpang, Ducun belum dapat menyampaikan angka kerugian. Ia mengatakan perlu meminta data langsung dari masing-masing perusahaan agar informasi yang disampaikan tidak bersifat spekulatif. Ia juga mengaku belum menerima laporan mengenai kecelakaan angkutan selama periode gangguan kabut asap tersebut.
Selain mobilitas penumpang, persoalan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi turut menjadi perhatian Organda, terutama bagi angkutan barang. Ducun menyebut angkutan dari Banjarmasin menuju Palangka Raya menghadapi beban biaya lebih tinggi ketika kendaraan tidak memperoleh akses BBM subsidi saat berada di Palangka Raya dan harus menggunakan BBM nonsubsidi untuk perjalanan kembali.
Ia menilai distribusi solar subsidi perlu ditata lebih baik karena menurutnya masih terdapat praktik pembelian oleh pelansir yang kemudian menjual kembali BBM tersebut kepada pihak lain. Akibatnya, angkutan umum yang seharusnya memperoleh akses BBM subsidi justru kesulitan mendapatkannya.
Ducun menyebut ketersediaan BBM subsidi di Palangka Raya mencapai sekitar 16.000 liter per hari. Namun, menurutnya, jumlah tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh angkutan umum karena distribusinya dinilai belum tepat sasaran.
Kondisi itu berpotensi menambah beban angkutan barang yang memasok kebutuhan Palangka Raya, terutama kendaraan truk dari Banjarmasin dan Sampit. Ducun mengatakan kenaikan biaya bahan bakar dapat berdampak pada ongkos angkut barang, meskipun ia belum merinci komoditas tertentu yang mengalami keterlambatan maupun besaran kenaikan tarif.
Ia berharap pemerintah melakukan penataan penyaluran BBM subsidi agar prioritas penggunaannya benar-benar menjangkau angkutan umum, baik untuk mengangkut penumpang maupun barang. Menurutnya, kelancaran distribusi BBM menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan layanan transportasi dan arus logistik antardaerah. (daw)
