PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Meningkatnya jumlah pelaku usaha kuliner dan masyarakat pendatang dinilai ikut mendorong kenaikan kebutuhan LPG 3 kilogram di Kota Palangka Raya. Pemerintah kota pun kembali meminta penambahan kuota distribusi kepada Pertamina untuk mengantisipasi tingginya permintaan, sekaligus menekan harga jual di tingkat pengecer yang masih mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per tabung.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Samsul Rizal, mengatakan pertumbuhan usaha makanan dan minuman menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi LPG bersubsidi. Sejumlah kawasan seperti Jalan G. Obos dan Bukit Keminting mengalami pertumbuhan usaha kuliner yang membutuhkan pasokan LPG secara rutin.
“Rata-rata pelaku UMKM juga membutuhkan setidaknya dua tabung dalam seminggu. Apalagi usaha warung makan dan kuliner juga tumbuh cukup banyak,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis (12/11/2026).
Selain pelaku UMKM, kebutuhan juga datang dari mahasiswa yang tinggal di rumah indekos dan memasak sendiri. Samsul menyebut keberadaan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi serta masyarakat yang datang dan menetap di Palangka Raya turut menambah jumlah konsumen LPG 3 kg.
Di sisi lain, persoalan harga jual masih menjadi perhatian. Samsul mengakui pihaknya telah berkomunikasi dengan Pertamina dan beberapa kali menggelar operasi pasar. Namun, pengawasan distribusi dinilai masih perlu diperkuat, terutama untuk memastikan pangkalan mematuhi ketentuan harga.
Ia menyebut masih terdapat keluhan masyarakat yang membeli LPG 3 kg dengan harga sekitar Rp25.000 hingga Rp26.000, sementara HET yang menjadi acuan berada di kisaran Rp22.000. Bahkan, harga di tingkat pengecer dilaporkan dapat mencapai Rp45.000 sampai Rp50.000 per tabung.
“Kami akan berkoordinasi dengan agen Pertamina agar mereka juga mengimbau pangkalan-pangkalan untuk mematuhi ketentuan harga. Kita perlu menegaskan kembali kepada pangkalan mengenai harga yang seharusnya diterapkan,” jelasnya.
Samsul juga menyoroti kebutuhan pelaku usaha kuliner yang masih beroperasi pada malam hari. Ketika pangkalan sudah tutup, pedagang seperti penjual nasi goreng, pisang goreng, dan mi instan terpaksa mencari LPG melalui pengecer. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan pengawasan distribusi agar kebutuhan konsumen malam hari tetap terpenuhi.
Untuk mengatasi persoalan pasokan, Pemko Palangka Raya telah meminta Pertamina mempertimbangkan penambahan kuota. Samsul menjelaskan permohonan penambahan kuota secara teknis diajukan masing-masing agen kepada Pertamina, sedangkan pemerintah kota dapat memberikan rekomendasi berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Ia mencontohkan kuota pangkalan yang sebelumnya 500 tabung dapat diusulkan meningkat menjadi 700 tabung apabila kebutuhan di wilayah tersebut memang tinggi. Namun, realisasi penambahan tetap bergantung pada persetujuan Pertamina.
Terkait kemungkinan menaikkan HET, Samsul menegaskan pemerintah kota belum mengambil keputusan ke arah tersebut. Ia khawatir penyesuaian HET justru diikuti kenaikan harga di tingkat pengecer sehingga semakin membebani masyarakat.
“Kalau HET dinaikkan, bukan tidak mungkin harga di luar juga akan ikut naik lagi. Itu yang menjadi kekhawatiran kami,” katanya.
Samsul menilai persoalan LPG di Palangka Raya berkaitan dengan besarnya permintaan yang belum sepenuhnya seimbang dengan ketersediaan pasokan. Meski demikian, dugaan penyaluran LPG ke luar daerah belum dapat dipastikan melalui keterangan tersebut. Ia memperkirakan peningkatan kebutuhan dalam kota menjadi faktor yang lebih dominan dan menyatakan kemungkinan LPG keluar dari Palangka Raya relatif kecil. (daw)
