Muara Teweh, Kantamedia.com – Kalangan legislatif mendesak agar pelaksanaan evaluasi mandiri indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026 tidak terjebak pada formalitas pemenuhan dokumen administratif semata. Agenda strategis yang dipusatkan di Aula Setda Lantai I ini harus bertransformasi menjadi komitmen konkret dalam menjamin pemenuhan hak esensial serta proteksi menyeluruh bagi generasi muda di daerah.
Sikap tegas tersebut disuarakan oleh Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati. Politisi dari Partai Nasdem ini menilai bahwa forum evaluasi gugus tugas ini wajib dijadikan cermin refleksi kolektif guna mengukur sejauh mana kebijakan pembangunan daerah terbukti ramah terhadap ekosistem tumbuh kembang anak.
“Kami tidak ingin program ini hanya bagus di atas kertas demi mengejar predikat kelulusan tim penilai pusat. Implementasi di lapangan harus benar-benar menyentuh akar rumput, menciptakan ruang publik yang aman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk tindak kekerasan,” tutur Nety.
Guna mendukung target capaian tersebut, Nety memastikan instansinya yang membidangi sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat siap mengawal dari sisi penguatan regulasi lokal serta intervensi anggaran operasional. Namun, ia memberikan catatan kritis agar seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyajikan data pelaporan secara jujur, objektif, dan dilengkapi bukti dukung yang valid.
Menurutnya, keakuratan basis data sangat vital karena akan menjadi kompas utama dalam merumuskan draf kebijakan perlindungan anak pada masa mendatang. Manipulasi data dinilai hanya akan mengaburkan persoalan riil yang dihadapi anak-anak di lapangan.
Lembaga DPRD Barito Utara pun mengajak keterlibatan aktif dari organisasi masyarakat, sektor swasta, hingga lingkungan keluarga untuk memperkuat fungsi pengawasan. Sinergi segitiga yang solid antara eksekutif, legislatif, dan komunitas warga diyakini mampu mengakselerasi peningkatan status KLA sekaligus mewujudkan lingkungan ramah anak secara berkelanjutan. (pri)
