Muara Teweh, Kantamedia.com – Kalangan legislatif mendesak Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk segera merumuskan solusi konkret terkait maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Langkah represif lewat jalur hukum dinilai belum menyentuh akar masalah tanpa adanya opsi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat kecil.
Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara, Ardianto, menyatakan keprihatinannya atas rentetan kasus hukum yang menjerat para penambang tradisional belakangan ini. Menurutnya, mayoritas warga yang terlibat dalam sektor ilegal tersebut terpaksa bertaruh nyawa akibat himpitan ekonomi dan ketiadaan lapangan kerja formal.
“Jangan hakimi ikhtiar mereka jika kita belum pernah merasakan beratnya memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Apabila ada alternatif pekerjaan yang lebih aman dan legal, tentu mereka tidak akan memilih risiko tinggi di lubang galian atau ancaman penjara,” tegas Ardianto yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan (BK) dewan di Muara Teweh, Rabu (20/5/2026).
Pria yang akrab disapa Anto ini menambahkan, publik saat ini menanti kehadiran negara untuk memberikan jalan keluar, bukan sekadar penindakan. Ia menyarankan bupati segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna menginventarisasi sekaligus mendata para pekerja PETI di lapangan. Data tersebut nantinya menjadi basis untuk memberikan edukasi regulasi sekaligus pemetaan bantuan ekonomi.
Lebih lanjut, legislator dari parlemen ini mengusulkan sejumlah strategi transisi. Beberapa di antaranya meliputi skema legalisasi wilayah tambang rakyat, penguatan penegakan hukum yang persuasif, penyediaan stimulus usaha di sektor lain, hingga penyaluran jaring pengaman sosial bagi keluarga terdampak.
Melalui perpaduan regulasi yang humanis dan pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah diharapkan mampu memitigasi konflik sosial sebelum gelombang penangkapan warga meluas. Bagaimanapun, penyelamatan ruang hidup rakyat kecil yang menggantungkan pencaharian dari sektor ini harus menjadi prioritas kebijakan bersama. (pri)
