PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Evaluasi terhadap perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah perlu menjadi bagian dari upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pencegahan kebakaran sekaligus memastikan pengelolaan wilayah berjalan sesuai ketentuan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menyampaikan hal tersebut pada Selasa (20/10/2026), saat menyoroti persoalan bencana yang terjadi di provinsi ini.
Menurut Bambang, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran berlangsung. Evaluasi terhadap pengelolaan wilayah dan perusahaan yang beroperasi di daerah juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya mencegah kejadian serupa terulang.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap penanganan karhutla dan dampaknya bagi masyarakat. Sehari sebelumnya, Senin (19/10/2026), Cipayung Plus Kalimantan Tengah menggelar aksi penyampaian pendapat terkait bencana di provinsi tersebut.
Menindaklanjuti aksi itu, pimpinan DPRD Kalteng mengundang pimpinan dan anggota dewan, pengurus Cipayung Plus, Sekretariat DPRD, serta kelompok pakar dan tim ahli untuk menghadiri audiensi pada Selasa (20/10/2026).
Bambang juga menyoroti perlunya memperjuangkan kepentingan daerah dalam penanganan persoalan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat. Menurutnya, evaluasi kebijakan perlu diarahkan pada penyelesaian persoalan di lapangan, termasuk dampak pengelolaan wilayah terhadap risiko kebakaran.
Meski demikian, penilaian terhadap tanggung jawab masing-masing perusahaan perlu didasarkan pada pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pengawasan serta pencegahan karhutla di Kalimantan Tengah. (daw)
