Palangka Raya, Kantamedia.com – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, menilai kebijakan potongan 22 persen yang bersifat mengikat secara nasional berpotensi membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Ia mendorong pemerintah daerah menyiapkan skema keringanan teknis atau subsidi agar daya beli warga tetap terjaga.
“Karena ini program nasional, konsekuensinya suka atau tidak masyarakat harus menerima, namun ke depan kita berharap ada semacam keringanan teknis. Jika perhitungan pajak tersebut dirasa masyarakat belum siap, biasanya ada pemotongan persentase,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Muhajirin menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menolak kebijakan nasional, tetapi tetap harus mengambil langkah afirmatif untuk melindungi masyarakat yang sedang berupaya memperbaiki kondisi ekonominya.
Ia menambahkan, penyesuaian kebijakan di tingkat daerah penting dilakukan agar dampak kebijakan nasional tidak semakin menekan kemampuan finansial warga.(Mhu).
