Palangka Raya, Kantamedia.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Asdy Narang, menegaskan pentingnya langkah strategis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk menjadikan hilirisasi mineral sebagai prioritas pembangunan daerah.
“Tanpa hilirisasi, Kalteng akan terus menjadi daerah pengekspor bahan mentah dengan kontribusi yang minim terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” ujarnya Minggu (19/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan smelter merupakan bagian penting dari strategi hilirisasi yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas tambang di dalam daerah. Keberadaan smelter dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
Asdy menekankan bahwa hilirisasi merupakan bagian dari kebijakan nasional yang harus diimplementasikan secara konkret hingga ke tingkat daerah. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyusunan roadmap transisi energi yang terukur dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
“Kami merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM segera menyusun peta jalan transisi energi dengan pendekatan yang realistis dan partisipatif. Pemerintah perlu menggandeng pihak swasta maupun BUMD energi sebagai mitra strategis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Asdy menyoroti perlunya percepatan penetapan zonasi konservasi air tanah (CAT) dan zona air tanah di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Menurutnya, pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah harus diperkuat guna mencegah potensi krisis air di masa depan.
“Pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah menjadi sangat krusial, agar keberlanjutan sumber daya air tetap terjaga,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara serius untuk menekan praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan.
Selain itu, Asdy mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengawas di sektor energi dan pertambangan agar pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih optimal.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Kalimantan Tengah, sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi daerah yang berorientasi pada nilai tambah dan kelestarian lingkungan. (Mhu).
