Palangka Raya, Kantamedia.com – Kerusakan serius jalan nasional menuju Katingan Hulu kembali mencuat dalam audiensi antara Aliansi Driver dan Masyarakat Katingan Hulu dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (21/4/2026). Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang pimpinan DPRD menjadi saluran resmi penyampaian keluhan warga yang selama ini menghadapi kondisi infrastruktur ekstrem.
Koordinator aliansi, Candra Wardana, menegaskan bahwa ruas jalan dari Kecamatan Marikit hingga Katingan Hulu sudah tidak layak disebut jalan nasional. Ia menggambarkan kerusakan berupa kubangan lumpur sedalam pinggang hingga dada, serta jembatan kayu yang mulai rapuh. “Ini akses utama kami. Tidak ada jalan alternatif. Setiap hari kami harus melewati kondisi seperti itu, bahkan sudah ada kejadian mobil terbalik dan terbakar,” ujarnya.
Menurutnya, panjang ruas terdampak mencapai sekitar 40 kilometer dengan sedikitnya 14 titik kerusakan parah berdasarkan data lapangan, sementara pihak balai menyebut bisa mencapai lebih dari 20 titik. Pada beberapa segmen, kendaraan bahkan harus menggunakan winch untuk bisa melintas.
Aliansi mendesak penanganan darurat segera dilakukan dengan target awal perbaikan dalam waktu singkat. Mereka juga meminta intervensi langsung dari pemerintah provinsi mengingat urgensi akses tersebut terhadap aktivitas ekonomi dan keselamatan warga.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menyatakan bahwa seluruh aspirasi masyarakat telah difasilitasi dan disampaikan kepada instansi teknis, khususnya Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN). “Intinya apa yang disampaikan masyarakat sudah terjawab oleh pihak balai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditangani,” katanya.
Ia menekankan pentingnya penyampaian aspirasi melalui jalur formal agar solusi yang dihasilkan lebih konkret dan terukur dibandingkan aksi jalanan yang seringkali tidak efektif dalam mendorong keputusan teknis.
Sementara itu, Kepala BPJN Kalteng, Robert Himawan Hamiseno, mengakui bahwa kerusakan di ruas Tumbang Samba menuju Tumbang Sanamang dan Tumbang Hiran terjadi cukup cepat akibat faktor cuaca dan kondisi tanah. “Penanganan sudah dilakukan sejak awal tahun, namun karena kendala cuaca, pelaksanaannya bertahap hingga tahun anggaran 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa langkah penanganan meliputi pengaspalan sebagian ruas, pemeliharaan jalan tanah agar tetap operasional, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti gorong-gorong di titik-titik rawan. (Daw).
