Kantamedia.com – Hubungan diplomatik antara Budapest dan Tel Aviv kini berada di titik nadir setelah Perdana Menteri (PM) Hongaria terpilih, Péter Magyar, menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Magyar menyatakan akan menahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, apabila politikus tersebut menginjakkan kaki di wilayah kedaulatan Hongaria.
Keputusan ini menandai berakhirnya era proteksi diplomatik yang sebelumnya diberikan oleh Viktor Orbán. Sebagai pemimpin baru, Magyar memilih untuk membawa Hongaria kembali ke koridor hukum internasional. Langkah krusial yang diambil adalah membatalkan proses pengunduran diri Hongaria dari ICC, yang sebelumnya diinisiasi oleh rezim Orbán demi melindungi Netanyahu.
“Sebagai anggota ICC, kami memiliki kewajiban hukum yang jelas. Setiap kepala pemerintahan harus memahami bahwa hukum internasional berlaku tanpa pengecualian,” ujar PM Hongaria tersebut, sebagaimana dikutip dari laporan Politico.
Langkah strategis ini secara otomatis membatalkan jaminan kekebalan hukum yang sempat diberikan Orbán kepada pemimpin Israel tersebut pada April 2025 lalu. Magyar menjadwalkan pembatalan prosedur keluar dari ICC pada 2 Juni mendatang, guna memastikan Hongaria tetap tunduk pada yurisdiksi pengadilan yang berbasis di Den Haag tersebut.
Konsekuensi Hukum bagi Benjamin Netanyahu
Surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu telah diterbitkan oleh ICC sejak November 2024 terkait dugaan kejahatan perang. Meski sebelumnya Hongaria menjadi tameng bagi Israel di Uni Eropa dengan sering melayangkan veto, di bawah kepemimpinan Magyar, posisi tersebut kini berbalik total.
Beberapa poin penting terkait perubahan kebijakan ini meliputi:
- Pembatalan Keluar dari ICC: Magyar akan menghentikan proses penarikan diri Hongaria dari keanggotaan ICC pada Juni mendatang.
- Komitmen Penegakan Hukum: Pemerintah Tisza memastikan tidak akan memberikan kekebalan diplomatik bagi individu yang berstatus buronan internasional.
- Posisi Global: Hongaria kini bergabung dengan barisan negara seperti Kanada, Belanda, dan Afrika Selatan yang secara eksplisit menyatakan siap mengeksekusi surat perintah ICC.
Langkah berani PM Hongaria ini memperpanjang daftar negara yang secara terang-terangan menyatakan kesiapan untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Negara-negara seperti Kanada, Belanda, Spanyol, dan Afrika Selatan telah lebih dulu mengambil posisi serupa. Sebaliknya, beberapa negara seperti Prancis dan Italia masih menunjukkan keraguan dengan merujuk pada Pasal 98 Statuta Roma terkait kekebalan diplomatik.
Perubahan haluan Hongaria ini diprediksi akan memperlemah posisi Israel dalam pergaulan internasional, mengingat selama ini Budapest merupakan mitra strategis yang kerap memveto sanksi-sanksi Uni Eropa terhadap kebijakan Tel Aviv. Dengan berakhirnya masa perlindungan dari sekutu lamanya, ruang gerak diplomatik pemimpin Israel tersebut di kawasan Eropa kini semakin terbatas.
Dengan kebijakan ini, rencana kunjungan resmi pemimpin Israel tersebut ke Budapest pada musim gugur mendatang dipastikan terancam batal demi menghindari penahanan. (*/pri)
