Palangka Raya, Kantamedia.com – Setelah lama menjadi sorotan publik, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah akhirnya memberikan penjelasan terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayahnya yang kerap dikritik, terutama di media sosial.
Kepala BPJN Kalteng, Robert Himawan Hamiseno, mengungkapkan bahwa dari total 2.094 kilometer jalan nasional, sekitar 185 kilometer masih berupa jalan tanah, dan sekitar 90 kilometer ruas masih berstatus missing link atau belum tersambung. “Kalau dikatakan jalan rusak, secara persentase memang sekitar 10 persen,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Robert tidak menampik bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan besar, terutama dari sisi pembiayaan. Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk penanganan menyeluruh bisa mencapai Rp1 triliun, sehingga perbaikan tidak dapat dilakukan secara serentak. “Penanganan harus dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran infrastruktur juga terbagi dengan berbagai program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, program makan bergizi, dan pengelolaan sumber daya air, yang turut memengaruhi percepatan pembangunan jalan.
Meski demikian, BPJN memastikan pekerjaan tetap berjalan melalui skema multiyears SBSN 2025–2027, di mana sejumlah ruas akan ditangani secara bertahap, termasuk pengaspalan di kawasan Tumbang Samba yang ditargetkan mencapai 14 kilometer dalam tiga tahun.
Selain faktor anggaran, tantangan lain adalah kondisi geografis dan cuaca ekstrem yang sering menghambat pekerjaan di lapangan. Di sisi lain, tingginya lalu lintas kendaraan berat, khususnya truk over dimension over load (ODOL), turut mempercepat kerusakan jalan. “Kami berharap ada pengawasan bersama terhadap kendaraan ODOL, karena itu sangat berpengaruh terhadap kerusakan jalan,” katanya.
BPJN Kalteng meminta masyarakat memahami bahwa perbaikan infrastruktur di wilayah dengan karakteristik seperti Kalimantan Tengah membutuhkan waktu dan proses bertahap. Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas jalan nasional demi memperbaiki aksesibilitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. (Daw).
