Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengukir prestasi dengan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menandai keberhasilan Pemprov Kalteng meraih opini tertinggi BPK selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung resmi dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna Dewan, Rabu malam (17/6/2025). Dokumen LHP diserahkan langsung oleh Staf Ahli BPK RI, Slamet Kurniawan, kepada pimpinan dewan dan kepala daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, yang memimpin jalannya rapat paripurna, menyampaikan apresiasi tinggi atas efisiensi kinerja tim BPK RI dan transparansi kelola anggaran Pemprov Kalteng. Kendati demikian, ia memberikan catatan kritis agar capaian administratif ini berdampak langsung ke masyarakat.
“Kendati menorehkan prestasi ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak 2014, DPRD Kalteng mengingatkan agar capaian mentereng ini tidak sekadar menjadi catatan tertib administrasi di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam peningkatan pelayanan publik yang nyata bagi masyarakat,” ujar Riska.
Merespons hal itu, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi serta catatan BPK RI. Langkah ini diambil demi menjaga akuntabilitas dan integritas tata kelola keuangan di Bumi Tambun Bungai.
Agenda krusial yang dihadiri jajaran Forkopimda serta anggota dewan ini berjalan khidmat dan tertib hingga akhir acara. (pri)
