Palangka Raya, Kantamedia.com – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang belum merata memicu lonjakan harga di kawasan pinggiran Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat warga di wilayah terpencil harus membeli BBM jauh lebih mahal dibandingkan kawasan perkotaan, padahal lokasi mereka relatif dekat dengan pusat pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menilai disparitas harga tersebut merupakan cerminan dari rantai pasok energi yang belum memadai. Salah satu contoh nyata terlihat di kawasan Sebangau, yang hingga saat ini masih dihadapkan pada keterbatasan pasokan energi.
Bambang menegaskan, efektivitas program BBM Satu Harga buatan Pertamina sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur penyaluran. Menurutnya, hambatan logistik seperti ini berimbas langsung pada lonjakan biaya mobilitas dan merangkaknya harga bahan pokok di kawasan pelosok.
“Program Pertamina kan satu harga di seluruh Indonesia. Jadi seharusnya infrastruktur distribusinya juga siap untuk mengakomodasi daerah-daerah tersebut,” tutur Bambang, Selasa (23/6/2026).
Menanggapi ketimpangan ini, Komisi II DPRD Kalteng bergerak cepat dengan merancang langkah koordinasi bersama instansi teknis terkait. Evaluasi mendalam akan menyasar pemenuhan kuota, pola logistik, hingga pengetatan pengawasan lapangan guna mencegah kebocoran alokasi.
Pihak legislatif juga bakal menyusun rekomendasi resmi untuk Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Langkah penataan ini difokuskan pada pemenuhan stok jenis Pertalite agar pasokan energi bersubsidi dapat diakses secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan warga.
“Jika distribusi tidak merata, maka beban ekonomi masyarakat di daerah pinggiran akan semakin besar. Karena itu, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait,” jelasnya.
Penataan rantai pasok ini diharapkan mampu menghapus diskriminasi harga yang selama ini membebani perekonomian warga di luar pusat kota. “Yang perlu didorong adalah komitmen Pertamina terkait ketersediaan kuota, terutama Pertalite. Komisi II nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait hal tersebut,” tegas Bambang menutup pembicaraan. (pri)
