15 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Mayoritas Eks Admin Judol

Kantamedia.com – Sebanyak 15 warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mereka direkrut sindikat internasional untuk dikirim sebagai tentara bayaran ke Rusia dengan janji bayaran besar, bahkan bonus tambahan jika berhasil menembak tentara Ukraina di medan perang.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menyatakan, para korban sama sekali bukan berlatar belakang militer ataupun kepolisian. Sebagian besar adalah mantan admin judi online (judol) di Kamboja, pekerja serabutan, buruh pabrik, karyawan swasta, hingga pengangguran yang tergiur penghasilan tinggi.

“Rata-rata mantan admin judi online di luar negeri, contohnya di Kamboja. Ada juga yang bekerja serabutan, pengangguran, karyawan swasta, buruh pabrik, hingga buruh harian lepas. Jadi sama sekali tidak ada yang berbasis militer atau polisi,” kata Nasriadi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dijaring 23 Orang, 15 Diberangkatkan

Menurut Nasriadi, sindikat ini awalnya menjaring 23 WNI berusia di bawah 50 tahun yang sedang kesulitan ekonomi atau mudah tergiur imbalan besar. Sebanyak 15 orang telah diberangkatkan ke Rusia dengan visa turis, bukan visa kerja. Delapan lainnya dicegah petugas di bandara atau mengundurkan diri setelah menyadari bahaya perekrutan itu.

Karena tak punya kemampuan bertempur, para korban lebih dulu menjalani pelatihan semimiliter di sebuah rumah di Pemalang, Jawa Tengah. Rumah itu disiapkan tersangka warga negara Ukraina berinisial IM bersama istrinya yang berstatus WNI.

Bonus Tembak Tentara Ukraina dan Kontrak “Palsu”

Para perekrut menjanjikan kontrak kerja setahun. Mereka juga menawarkan bonus bagi korban yang berhasil menembak tentara Ukraina, dengan syarat aksinya dibuktikan melalui rekaman video langsung.

“Bahkan ada yang mendapat bonus apabila berhasil menembak tentara Ukraina dan bisa dibuktikan secara video langsung,” ujar Nasriadi.

Namun, menurut polisi, kenyataannya jauh berbeda. “Kontrak setahun itu palsu. Kenyataannya, kontraknya sampai mati atau sampai perang usai,” kata Nasriadi.

Berdasarkan laporan keluarga kepada polisi, belum ada satu pun dari 15 korban yang kembali ke Indonesia. Sejumlah korban dilaporkan tewas di medan perang, tetapi keluarga belum mengetahui lokasi pemakamannya. Ada pula korban yang terkena ranjau hingga kakinya diamputasi. Meski sudah dirawat, ia dilaporkan tetap dipaksa kembali ke garis depan.

Delapan Tersangka dari Tiga Negara

Polisi mengungkap jaringan ini melibatkan delapan tersangka dengan pembagian tugas terstruktur, berasal dari Rusia, Ukraina, dan Indonesia.

Tersangka warga negara Rusia berinisial S mengawasi keberangkatan korban dari Indonesia hingga memastikan mereka terbang ke Rusia lewat Dubai. Tersangka warga negara Ukraina berinisial IM alias Ifan menyediakan kebutuhan calon tentara bayaran, mulai dari hotel dan uang saku hingga rumah pribadinya di Pemalang sebagai lokasi pelatihan. Istrinya, Ales, yang berstatus WNI, merekrut calon korban sekaligus menyiapkan penginapan.

Polisi juga menangkap tiga WNI lain di Pemalang, yakni Amel, Sevia alias SA, dan AMR. Mereka berkomunikasi dengan calon korban dan menyiapkan akomodasi sebelum keberangkatan.

Dua tersangka WNI lainnya merekrut korban di daerah berbeda. Niki ditangkap di Bali setelah merekrut atas permintaan kekasihnya, namun polisi menyebut ia telah meninggal dunia di medan perang. Adapun Jali ditangkap di Medan karena diduga merekrut dengan modus serupa atas permintaan kekasihnya yang berada di Rusia.

Nasriadi menilai pola jaringan ini unik karena warga Rusia dan Ukraina justru bekerja sama merekrut WNI di Indonesia, padahal kedua negara sedang berperang.

Waspadai Tawaran Kerja ke Luar Negeri

Penggunaan visa turis untuk memberangkatkan korban menjadi indikasi penyimpangan dalam penempatan pekerja ke luar negeri. Kasus ini diharapkan menjadi peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran kerja luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, terutama tanpa kontrak dan prosedur penempatan yang jelas.

Polisi mengimbau masyarakat memastikan legalitas perekrut dan jenis pekerjaan yang ditawarkan sebelum menyerahkan dokumen pribadi atau memutuskan berangkat. (*/pri)

TAGGED:
Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *