Kantamedia.com – Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi ancaman kemarau ekstrem dengan menghidupkan kembali Desk Kebakaran Hutan dan Lahan (Desk Karhutla). Langkah strategis ini diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago melalui penerbitan Peraturan Menko Polkam Nomor 60 Tahun 2026 demi memperkuat penanganan karhutla secara nasional.
Kepala Biro Humas dan Data Informasi (Datin) Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, membenarkan pengaktifan kembali instrumen ini. Landasan hukumnya jelas, yakni Permenko Polkam Nomor 60 Tahun 2026.
“Secara seremonial, kegiatan reaktivasi tersebut dilaksanakan dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, pada awal Mei lalu,” ujar Honi saat memberikan keterangan pada Jumat (19/6/2026).
Honi menjelaskan, Desk Karhutla berfungsi sebagai pusat kendali nasional yang menyatukan kebijakan, logistik, dan eksekusi lapangan. Wadah koordinasi ini melebur ego sektoral antarkementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah agar penanganan bencana lingkungan ini berjalan lebih padu.
Antisipasi El Nino 2026-2027
Langkah cepat reaktivasi ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan proyeksi meteorologi, Indonesia bersiap menghadapi siklus cuaca panas ekstrem El Nino yang diprediksi berlangsung sepanjang periode 2026 hingga 2027. Fenomena global tersebut berisiko memicu musim kemarau yang datang lebih cepat, lebih gersang, dan berlangsung lebih lama.
“Oleh karenanya, Bapak Menko Polkam menekankan dilaksanakannya Peningkatan Kesiapsiagaan, deteksi dini dan cegah dini Karhutla,” tambah Honi. Dengan sistem yang terintegrasi, target efisiensi dan efektivitas pencegahan tahun ini diharapkan bisa tercapai optimal.
Melalui rilis resminya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa Desk Karhutla memikul misi krusial dalam mempererat sinergi lintas sektor. Fokus utamanya adalah mematangkan kesiapan seluruh sumber daya dan menyatukan komitmen bersama demi meredam potensi bencana karhutla akibat El Nino.
Djamari memetakan enam wilayah di Indonesia yang masuk dalam zona merah rawan karhutla sepanjang 2026. Wilayah-wilayah rawan tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Karakteristik lahan gambut yang luas, hamparan hutan dan perkebunan yang masif, serta faktor cuaca buruk menjadi alasan utama keenam provinsi ini mendapat perhatian ekstra.
“Kepada seluruh gubernur, pangdam, kapolda, kepala daerah, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait, agar kesiapsiagaan ditingkatkan mulai saat ini melalui optimalisasi posko siaga, patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat,” tegas Djamari.
Rekam Jejak Satgas Karhutla
Sebagai kilas balik, Kemenko Polkam sebenarnya sempat membubarkan Desk Karhutla dan Satuan Tugas (Satgas) terkait pada akhir September 2025. Keputusan tersebut diambil setelah situasi kebakaran sepanjang tahun 2025 dianggap berhasil dikendalikan secara total.
Penghentian operasional desk kala itu disepakati dalam pertemuan antara Menko Polkam Djamari Chaniago dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Jakarta pada Rabu (24/9/2025). Setelah pembubaran tersebut, fungsi pengawasan dikembalikan kepada masing-masing kementerian dan lembaga terkait.
“Pencapaian ini patut diapresiasi, tapi jangan sampai membuat kita lengah,” kata Djamari seperti tertulis dalam siaran pers BNPB, Kamis (25/9/2025).
Jika dirunut ke belakang, Desk Karhutla pertama kali dibentuk pada era Menko Polkam Budi Gunawan pada Maret 2025. Saat itu, Budi Gunawan meluncurkan dua unit kerja sekaligus, yakni Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia-Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPMI-TPPO).
“Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung, beberapa gubernur telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan dan sekaligus meluncurkan dua desk,” papar Budi Gunawan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Pembentukan dua desk strategis pada masa itu merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi dan perhatian besar Presiden Prabowo Subianto terhadap pelestarian lingkungan serta keselamatan pekerja migran Indonesia. Kini, dengan ancaman El Nino yang nyata di depan mata, Desk Karhutla kembali mengemban tugas berat mengawal langit Indonesia bebas dari kabut asap. (*/pri)
