Kantamedia.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mempertimbangkan opsi penerbitan surat utang lebih awal atau prefunding untuk memenuhi kebutuhan belanja negara pada awal tahun 2025. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR pada Rabu, 13 November 2024.
“Kita sedang menjajaki apakah akan prefunding 2025 dan dalam bentuk currency apa, instrumennya sukuk atau SBN,” ungkap Sri Mulyani.
Selain mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dalam negeri, Sri Mulyani juga memperhatikan dinamika pasar global, terutama setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Menurutnya, perubahan ini dapat mempengaruhi pergerakan investor.
Penerbitan surat utang di dalam negeri, menurutnya, akan mempertimbangkan permintaan investor. Hingga saat ini, belum ada keputusan pasti mengenai jenis surat utang yang akan diterbitkan.
“Kita bisa saja mengeluarkan indikasi berapa jumlah yang kita terbitkan di luar negeri dengan instrumen biasa atau sukuk. Di dalam negeri, kita rutin mengadakan lelang setiap dua minggu,” jelasnya.
Dalam APBN 2025, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.621,3 triliun, dengan belanja non-K/L di pemerintah pusat sebesar Rp1.541,4 triliun. Target penerimaan negara ditetapkan Rp2.996,9 triliun, dengan target pendapatan pajak Rp2.189,3 triliun. Defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar 2,53 persen dari PDB, atau senilai Rp616,2 triliun.
Sri Mulyani menambahkan bahwa stabilitas dan kredibilitas APBN akan mempengaruhi keputusan investor terkait surat utang yang jatuh tempo. “Jika tidak ada instrumen lain, mereka akan menunggu apakah kita menerbitkan surat utang baru dan melakukan revolve,” pungkasnya. (mhu)