PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah kawasan Kota Palangka Raya dapat dituntaskan dalam waktu dua pekan. Upaya tersebut difokuskan pada dua lokasi utama dengan luasan terdampak mencapai 680 hektare, yakni Talawang Raya seluas 360 hektare dan Buluh Merindu seluas 320 hektare.
Target tersebut disampaikan Hanif saat melakukan peninjauan lapangan sekaligus pemantauan dan evaluasi penanggulangan karhutla dalam kegiatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (30/10/2026).
Hanif menjelaskan, penanganan di Palangka Raya melibatkan 175 regu pemadam kebakaran yang dikoordinasikan bersama pemerintah provinsi, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), TNI, dan Polri. Sementara itu, penanganan di Kabupaten Pulang Pisau melibatkan 34 regu.
“Kita bergotong royong mengerahkan semua komponen yang dimiliki. Hari ini kita kerahkan 175 barisan pemadam kebakaran yang ada di Palangka Raya dengan dukungan baik GAPKI dan APHI. Dukungan dari Kodam dan Polda cukup dominan pada hari ini,” ujar Hanif.
Ia mengatakan, penanganan tidak hanya berorientasi pada pemadaman sementara, tetapi diarahkan pada penyelesaian secara permanen melalui optimalisasi sarana pembasahan gambut. Pompa dan mesin air yang telah dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Balai Wilayah Sungai Kalimantan Tengah Kementerian PUPR akan dimaksimalkan untuk mengendalikan sumber kebakaran.
Selain itu, pemanfaatan air permukaan juga akan diperluas untuk menjaga kelembapan lahan dan menekan potensi api kembali muncul. Setelah pemeriksaan peralatan, petugas direncanakan dibagi ke dalam 36 kelompok kerja berdasarkan titik-titik sumber air yang tersedia.
“Jadi ini yang kita targetkan dua minggu dari sekarang, ini kita ingin menuntaskan dengan sistem permanen. Semua mesin-mesin atau pompa-pompa air yang telah dibangun oleh pemerintah provinsi dan Balai Wilayah Sungai akan kita optimalkan sebesar-besarnya,” jelasnya.
Hanif juga menyampaikan bahwa hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir sebagian merupakan hasil Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, curah hujan tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan seluruh sumber asap karena jumlah uap air masih terbatas.
Berdasarkan analisis BMKG, curah hujan dalam kondisi iklim normal baru diperkirakan meningkat pada akhir November. Karena itu, penguatan personel dan peralatan di lapangan dinilai masih diperlukan untuk menangani kebakaran, terutama di kawasan gambut.
Dalam kesempatan tersebut, Hanif turut menyoroti potensi dampak karhutla terhadap sektor pangan, khususnya produksi beras. Menurutnya, kekeringan dan kondisi cuaca yang terjadi berpotensi memberikan tekanan terhadap produksi padi nasional, sehingga pemerintah melakukan pengawalan terhadap delapan hingga sepuluh provinsi utama penghasil padi.
“Kita akan mendapat tekanan mungkin sekitar ribuan ton setara beras,” katanya.
Meski demikian, pemerintah masih mengharapkan produksi pada Desember dapat mencapai tambahan sekitar 1,5 juta ton sehingga target mempertahankan swasembada beras tetap dapat diupayakan. Untuk menghadapi potensi El Nino pada tahun berikutnya, pemerintah juga mulai merumuskan langkah penyesuaian melalui koordinasi lintas kementerian dan instansi, termasuk sektor sumber daya air, pertanian, serta kehutanan.
Di sisi stabilisasi pangan, pemerintah juga menjalankan bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat. Selain itu, penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan mengendalikan harga di tingkat masyarakat.
Hanif menyatakan pemantauan terhadap fluktuasi harga dan daya beli masyarakat juga menjadi perhatian Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Langkah mitigasi dilakukan sejak dini untuk mengantisipasi tekanan pasokan dan harga menjelang Natal dan Tahun Baru serta memasuki periode Ramadan dan Idulfitri.
Melalui pengerahan personel lintas sektor, optimalisasi sumber air, dan penguatan koordinasi, pemerintah menargetkan penanganan sumber asap di Palangka Raya dapat diselesaikan tanpa hanya bergantung pada hujan. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mengurangi dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan produksi pangan. (daw)
