Minimnya peran pemerintah di negara-negara Barat terlihat dari sangat sedikitnya perusahaan milik negara dan aset modal seperti pabrik, tambang, dan terutama jalur distribusi. Semua itu dapat dimiliki dan dikendalikan oleh para kapitalis secara pribadi, karena tenaga kerja dapat dibeli, keuntungan diperoleh dari harga yang ditentukan karena permintaan dan penawaran (Adam Smith, 1776). Aliansi kaum kapitalis mancanegara yang semula disebut House of Rothschild yang berbasis di London Inggris, kini bernama House of Morgan yang berbasis di AS dan memegang kendali struktur kekuasaan di banyak negara di dunia. Kapitalisme dipahami sebagai ideologi yang menginginkan pasar bebas, agar seluruh fungsi ekonomi dapat berjalan sebagaimana halnya hukum alam sebab-akibat.
Contoh hukum alam sebab-akibat adalah air dapat membeku jika didinginkan sampai ke titik beku dan besi dapat meleleh jika dipanaskan sampai ke titik lebur. Hukum alam sebab-akibat memungkinkan orang kaya dapat bertambah kaya, tetapi dapat juga jadi jatuh miskin. Orang miskin dapat bertambah miskin, tetapi dapat juga berubah menjadi orang kaya (Gamal, 2022). Semua berlangsung bebas bagi siapa yang kuat dalam persaingan akan menang dan siapa yang lemah pasti akan kalah.
Tentu saja mereka yang kuat adalah yang memiliki kelebihan komperatif seperti faktor permodalan, geografis dan demografis ataupun kelebihan kompetitif yang meliputi kemampuan berinovasi, memanfaatkan kemajuan teknologi di era Internet Of Things (serba internet) sekarang ini atau bahkan lebih unggul lagi jika dapat memiliki kedua-duanya.
Tetapi ekses dari persaingan yang bebas tersebut biasanya adalah kesenjangan sosial yang semakin melebar, sehingga ketidakadilan dalam kesejahteraan dapat memicu terjadinya suatu konflik sosial. Shoplifting (pencurian di toko-toko) di AS kini telah mulai dilakukan secara terorganisir, sehingga akan membawa kepada krisis nasional (Kamar Dagang AS, 2022).
Untuk mencegah konflik sosial karena ekspresi rasa ketidakadilan, pemerintah negara bagian California memberlakukan undang-undang yang aneh, bahwa mencuri barang dagangan senilai USD 950 atau kurang adalah pidana ringan yang hukum tidak perlu menyidik, sehingga jika mereka tetap melakukannya akan diabaikan oleh jaksa. Seolah-olah suasana chaos demikian memang diinginkan oleh Kapitalisme, seperti halnya kebebasan kepemilikan liar senjata api yang berkali-kali telah menimbulkan korban jiwa di AS. Karena itu maka perampokan terang-terangan di tengah hari bolong menjadi hal yang biasa (CNN Business, 2022).
Ketika kini negara-negara Barat sedang berfikir tentang suatu paradigma baru yang bersifat Win-Win bukan Win-Lose solution dalam persaingan bebas melalui kolaborasi yang berdasarkan identitas konstitusional, Indonesia sudah memberlakukan UUD 1945 yang merupakan konstitusi ekonomi sejak 18 Agustus 1945. Ekonomi kerakyatan yang merupakan usaha bersama atau gotong-royong dalam wujud koperasi, merupakan penjabaran yang konsisten dari ekonomi Pancasila. Ekonomi pasar-bebas yang bersifat monopoli, monopsoni dan oligopoli sebagai ciri persaingan yang tidak sehat, tidak akan terjadi di Indonesia jika kita taat kepada UUD 1945 yang bukan hanya suatu konstitusi politik dan hukum, tetapi juga konstitusi ekonomi (Jimly Asshiddiqie, 2022).
Namun demikian, kita semua juga harus menyadari bahwa ketepatan (Exactus) dalam aspek hukum yang sesuai dengan amanah konstitusi tersebut, kini memerlukan kecepatan (Velox) dalam manuver politik untuk menghadapi kecepatan kaum kapitalis mancanegara membangun imperiumnya ke Indonesia. Kita memerlukan ketahanan ekonomi yang terbangun karena kaum hartawan Pancasilais, yang bukan seorang kapitalis seperti JP Morgan dan aliansinya. Kaum hartawan Indonesia justru merupakan tulang punggung ekonomi yang nyata di negara kita. Mereka adalah pejuang yang tangguh untuk menghadapi imperialisme kapitalis mancanegara di medan perang yang sama yaitu medan perang ekonomi-perdagangan.
Di dalam negeri Indonesia, kaum hartawan adalah pembayar pajak yang terbesar, pembuka lapangan kerja yang terluas dan pencipta multiplier effect (efek berganda) dari setiap kegiatan-kegiatan usaha mereka. Salah satu contohnya, ketika mereka membangun suatu pembangkit tenaga listrik, instalasi air minum, jalan-raya atau pelabuhan, maka para penjual besi beton, kayu, pasir, semen, makanan-minuman, bahkan pedagang asongan dan penjual berbagai macam barang dan jasa dengan serta-merta dapat ikut serta menikmati keuntungan.
Infrastruktur fisik yang dibuat dengan investasi yang mahal, telah menghasilkan kecepatan bangkitnya ekonomi rakyat di sektor riel atau sektor mikro ekonomi. Ketahanan kita dalam menghadapi badai krisis tidak dapat hanya dinilai dari indikator-indikator makro-ekonomi, tetapi lebih ditentukan oleh kekuatan ekonomi sektor riil (Rhenald Kasali, 2022).
Kesadaran tentang geo-politik menghadapi krisis global saat ini harus hadir di benak para pembuat aturan perundang-undangan, terutama sehubungan dengan Rencana KUHP baru yang akan segera diberlakukan sebagai hukum positip. Sinkronisasi peran pemerintah dan kaum hartawan sangat diperlukan untuk mengurangi semaksimal mungkin praktik Oligarchy dan Organized Crimes yang merupakan penyakit bawaan dari demokrasi liberal. Penyakit tersebut kerap kali melahirkan anarkisme dan gerakan liar massa jalanan, yang harus diatasi oleh suatu sistem pemerintahan yang kuat.
Sejarah filsafat di dunia ini membuktikan bahwa kaum kapitalis kerap berkelompok menjadi suatu kartel, yang berkolusi untuk memanipulasi harga dalam menguasai pasar komoditas tertentu. Karena itu kita perlu terus mewaspadainya dengan lebih sistematis dalam law enforcement dari UU Larangan praktik monopoli, monopsoni, UU Perlindungan Konsumen, UU Persaingan Usaha Tidak Sehat dan lain-lain, berdasarkan pada UUD 1945 yang merupakan konstitusi ekonomi bagi Republik Indonesia.
Imperialisme mancanegara dapat lebih cepat untuk merambah ke Indonesia, karena desakan krisis global akibat pandemi dan situasi geo-politik. Harapan atas ketahanan ekonomi Indonesia nampak dari perkembangan jumlah kaum hartawan sejak ideologi Pancasila dinyatakan sebagai ideologi terbuka pada tahun 1986, yang disusul dengan bergulirnya reformasi sejak 1998.
Paradigma baru berupa kesesuaian peran antara kaum hartawan dengan pemerintah untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, dicanangkan oleh hartawan Chairul Tanjung (CT) dan kawan-kawan dalam wujud peniadaan dikotomis antara konsep pertumbuhan dengan konsep pemerataan. Berbeda dengan konsep Adam Smith yang tidak memerlukan peran negara, ia justru menginginkan peran negara yang signifikan dalam memberi kesempatan, keberpihakan dan akses bagi individu, perusahaan serta masyarakat, untuk tumbuh bersama dan sejahtera bersama (Chairul Tanjung, 2013).
Masih ada lagi dampak buruk kapitalisme secara universal yaitu ancaman terhadap kelestarian lingkungan, karena sering kali terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam besar-besaran yang sulit terkendali. Usaha CT tidak ada yang menyangkut eksploitasi pertambangan yang merusak sumberdaya alam yang tak terbarukan, karena ia menjunjung tinggi nilai dasar Pancasila serta secara nyata melakukan praksis aturan perundang-undangan yang mengandung nilai instrumental. Praktik adalah semua bentuk kegiatan umum yang berada di tataran operasional, sedangkan praksis adalah kegiatan operasional yang terikat pada nilai-nilai instrumental dan dasar filsafat. Bahkan hartawan Edwin Suryajaya pernah berniat untuk membeli saham perusahaan milik McMoRan Inc di beberapa negara Afrika dan Amerika (2017).
Demikian pula perusahaan media massa konglomerat SCTV/Indosiar Eddy Kusnadi Sariaatmadja dan kawan-kawannya bekerja bukan semata-mata hanya untuk mengejar rating dan keuntungan dari tayangan asal berita yang sensasional, tetapi lebih pada penyampaian berita dan analisisnya yang selektif dengan kesan dan pesan moral yang patriotik. Hal tersebut sangat berbeda dengan banyak media Barat yang bahkan menggiring opini umum, untuk mempercayai hoaks sebagaimana yang terjadi dengan liputan tentang awal serbuan Amerika Serikat ke Irak 19 Maret 2003 dengan alasan dusta tentang kepemilikan senjata pemusnah massal.
Sayangnya di Indonesia para hartawan yang tergolong pengusaha konglomerat tersebut jumlahnya baru 1% dari jumlah seluruh pengusaha nasional, sedangkan dari golongan usaha mikro (UM), usaha kecil dan menengah (UKM) masih 99% (Teten Masduki, 2019).
Dengan komposisi prosentase demikian tentu belum dapat dianalisis dan disimpulkan, tentang bagaimana sebenarnya ketahanan kita terhadap kapitalisme mancanegara di negara Pancasila saat ini, namun dengan menjadikan pemikiran dan perilaku bisnis CT dan Edy yang etis dan moralis sebagai contoh yang konkret, maka niscaya ketahanan ekonomi Indonesia yang tinggi dapat cepat terwujud. Dengan hanya perbuatan satu orang yang kompeten saja, harapan nasib banyak orang bahkan nasib negara dapat berubah. Contohnya, satu orang penerbang Paul Tibbets yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima atau seorang Charles Sweeney yang membom atom Nagasaki pada tahun 1945, dengan serta-merta dapat menghentikan Perang Dunia kedua yang maha-dahsyat dan menyelamatkan nasib dari seluruh manusia di dunia.
Pemikiran ekonomi-politik CT tentang perlunya peran pemerintah yang signifikan, berlangsung harmonis dengan langkah politik-ekonomi Presiden Jokowi yang telah membeli 51% saham PT Free Port Indonesia milik McMoRan Inc di Papua. Indonesia membelinya dengan harga sangat murah yaitu USD 38,5 pada saat yang tepat McMoRan Inc sedang gontai di imperium Afrika dan AS sendiri. Dengan kepemilikan saham tersebut maka mulai tahun 2025 Indonesia akan mendapat deviden tahunan sebesar USD 4 Miliar, yang akan terus bergulir dengan tambahan USD 1 Miliar setahun sampai dengan tahun 2041 (Tony Wenas, 2022).
Gotong-royong antara kekuatan hartawan sebagai rakyat dan kekuasaan pemerintah, telah mengangkat nilai ketahanan ekonomi Indonesia di tengah badai krisis dunia saat ini. Kehidupan negara Pancasila ternyata menepis pernyataan Robert Ringer, sehingga menjadi : You can have both a strong government and a strong people, if your life is based on the ethics and morale of Pancasila (Anda dapat mempunyai dua-duanya yaitu suatu pemerintahan yang kuat dan rakyat yang kuat, jika anda hidup berdasarkan atas etika dan moral Pancasila).
Etika berbeda dengan moral seperti bedanya pengetahuan seorang insinyur mesin, dengan ajaran yang diperlukan dalam petunjuk manual untuk memelihara sepeda motornya (Franz Magnis Suseno, 2000). Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab merupakan etika yang berfungsi untuk melakukan kritik, terhadap praksis moral kelima sila Pancasila dalam memelihara negara. (*)
(Penulis: AM Hendropriyono, Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer. Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Profesor (Emeritus) Universitas Pertahanan RI).
Catatan Redaksi:
Kantamedia.com menerima tulisan cerpen, puisi dan opini dari masyarakat luas. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan tanda pengenal dan foto diri.
