Palangka Raya, Kantamedia.com – Sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) perempuan dan jaringan masyarakat sipil, menggelar diskusi publik pada Selasa (28/4/2026), guna mengevaluasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam forum tersebut, para narasumber menilai program MBG masih menyisakan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kualitas pangan hingga tata kelola anggaran.
Aktivis masyarakat sipil, Olin Monteiro, menyampaikan bahwa kesadaran kolektif masyarakat terhadap dampak kebijakan MBG semakin menguat. Ia menekankan pentingnya mengangkat temuan-temuan lapangan ke ruang publik agar tidak tertutup oleh narasi resmi pemerintah.
“Forum seperti ini menjadi ruang penting untuk konsolidasi dan pertukaran informasi antar jaringan advokasi,” ujarnya.
Senada, Mike Verawati dari JMS dan MBG Watch mengungkapkan adanya indikasi penggunaan makanan olahan sebagai komponen utama dalam program tersebut, yang justru berpotensi menyesatkan pemahaman anak tentang gizi.
Ia juga menyoroti dugaan praktik markup dalam pengadaan makanan yang dinilai dapat merugikan keuangan negara.
“Diperlukan transparansi dan audit menyeluruh agar program ini tepat sasaran,” tegasnya.
Dari sisi sosial, Ika Ardina dari Suara Ibu Indonesia menilai program MBG berpotensi menggeser peran keluarga, khususnya ibu, dalam mengatur pola makan anak.
Ia mendorong agar pengelolaan pangan dikembalikan ke keluarga dan komunitas lokal melalui penguatan dapur rumah tangga serta pemanfaatan pangan lokal.
Sementara itu, Sri Afrianis dari Themis Indonesia menjelaskan bahwa upaya evaluasi melalui jalur hukum menghadapi tantangan karena berkaitan langsung dengan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah hukum tetap penting dilakukan dengan dukungan data lapangan, kesaksian, dan partisipasi publik.
Ketua SP Mamut Menteng/JMS, Irene Natalia Lambung, menambahkan bahwa persoalan MBG juga berkaitan dengan narasi yang berkembang di masyarakat.
Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis di tingkat akar rumput serta memperkuat pengorganisasian perempuan sebagai basis advokasi.
“Kita perlu terus menyuarakan fakta di lapangan dan membangun gerakan kolektif,” ujarnya.
Diskusi tersebut menyimpulkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, baik dari aspek kualitas, sasaran, maupun tata kelola anggaran. Para peserta juga mendorong penguatan kampanye publik, advokasi hukum, serta konsolidasi gerakan masyarakat sipil sebagai langkah lanjutan.
Dengan semakin menguatnya kritik dari berbagai kalangan, implementasi program MBG diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik dalam waktu ke depan, khususnya terkait dampaknya terhadap masyarakat dan efektivitas penggunaan anggaran negara. (*/rik)
