Kantamedia.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI secara resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka. Pemberitahuan resmi mengenai pembatalan dokumen administrasi tersebut telah diserahkan langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (12/11/2026) pagi.
Langkah pencabutan ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Kemendikdasmen selaku pihak tergugat dalam sidang lanjutan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana di PTUN Jakarta, Jakarta Timur. Pembatalan suket tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan pemerintah dalam menjalankan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
“Nah, terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,” ungkap kuasa hukum Kemendikdasmen di hadapan persidangan.
Selain menyurati pimpinan pengadilan, salinan bukti pencabutan suket itu turut diserahkan kepada majelis hakim di ruang sidang. Mengingat objek sengketa dalam perkara ini telah tiada, pihak Kemendikdasmen memohon agar majelis hakim menghentikan proses persidangan gugatan PT Mercy Toga Kirana yang dijadwalkan mengagendakan replik elektronik serta penyerahan bukti surat tambahan.
Permohonan penghentian perkara tersebut rupanya selaras dengan sikap pihak penggugat. Melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana, PT Mercy Toga Kirana menyatakan mencabut gugatannya karena tujuan hukum terkait pembatalan suket Gibran sudah terpenuhi.
Namun, kubu tergugat intervensi yang diwakili kuasa hukum Rullyandi menyatakan keberatan. Pihaknya menolak usulan penghentian perkara dan mendesak majelis hakim untuk tetap melanjutkan jalannya persidangan hingga putusan akhir.
Menanggapi perbedaan sikap para pihak yang bersengketa, majelis hakim memutuskan untuk menskors persidangan sementara waktu guna bermusyawarah menentukan kelanjutan status perkara tersebut.
“Kalau begitu sidang diskors dan akan kembali jam 14.30 WIB,” tegas ketua majelis hakim sebelum mengetuk palu.
Putusan MA
Pencabutan dokumen pendidikan milik Gibran ini berawal dari putusan kasasi Mahkamah Agung atas permohonan seorang warga bernama Subhan. Sebelumnya, gugatan Subhan dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT sempat ditolak di tingkat pertama PTUN Jakarta serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
Upaya hukum Subhan baru membuahkan hasil di tingkat kasasi. Pada Jumat (30/10/2026), MA menerbitkan putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan putusan peradilan di bawahnya dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” tulis amar putusan yang dimuat dalam laman resmi Mahkamah Agung.
Dalam amar putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah serta batal demi hukum. Majelis hakim agung juga memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, serta menghukum tergugat membayar biaya perkara.
Sebagai catatan, surat keterangan yang kini dibatalkan tersebut merupakan dokumen penyetaraan ijazah SMA luar negeri yang digunakan Gibran sebagai syarat pencalonan wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024 lalu. Sebelumnya, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), majelis hakim konstitusi juga sempat menyoroti tidak ditemukannya bukti fisik ijazah SMA luar negeri Gibran yang menjadi dasar penerbitan suket tersebut. (*/pri)
