Kantamedia.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara setelah Istana menyebut dirinya menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran menegaskan tidak ingin dinamika yang terjadi berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujar Gibran.
Gibran mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Prabowo ia mendapat saran untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lewat jalur itu, ia diminta membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana.
“Beliau (Presiden Prabowo Subianto) memberi saran dan masukan terkait dinamika, salah satunya agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di MA,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Gibran memang menyampaikan niat mundur dari kursi wakil presiden saat bertemu Prabowo pada hari yang sama. Hal itu disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
Meski begitu, Istana meluruskan bahwa Prabowo tidak menolak niat tersebut.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Prasetyo.
Isu pengunduran diri Gibran mencuat di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah meneken usul hak menyatakan pendapat (HMP). Usul itu bertujuan menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang sudah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah. Dokumen itu sebelumnya digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024. (*/pri)
