Kantamedia.com – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi menyatakan gugatan yang dilayangkan oleh pihak Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah (pendidikan) setingkat SMA milik Gibran Rakabuming Raka dinyatakan gugur. Putusan tersebut dijatuhkan menyusul langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang telah lebih dahulu menarik serta mencabut dokumen objek sengketa tersebut.
Amar putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Rahmadi dalam persidangan yang digelar di PTUN Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Selain menggugurkan gugatan, majelis hakim turut membebankan biaya persidangan kepada pihak penggugat.
“Mengadili. Satu, menyatakan gugatan penggugat gugur. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah,” ucap Hakim Rahmadi saat membacakan ketetapan sidang.
Dalam menguraikan pertimbangan hukumnya, majelis menyoroti status objek perkara berupa Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Pada Kamis (12/11/2026), pihak tergugat menyerahkan bukti baru berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang pencabutan suket tersebut, yang secara administratif telah diterbitkan sejak 11 November 2026.
Berbekal pencabutan itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen selaku tergugat memohon agar pemeriksaan sengketa dihentikan. Permohonan penghentian perkara ini pada dasarnya tidak mendapat pertentangan dari pihak PT Mercy Toga Kirana selaku penggugat.
“Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan,” tutur Rahmadi.
Kendati kubu Gibran Rakabuming Raka selaku tergugat intervensi sempat mengajukan keberatan atas penghentian perkara, majelis hakim memandang pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung oleh Kemendikdasmen secara substansial telah membatalkan keabsahan serta kekuatan hukum dari surat penyetaraan ijazah Gibran yang dipersoalkan.
“[Namun] Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang secara jelas mengatur perihal penghentian pemeriksaan dikarenakan keputusan objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” jelas Rahmadi.
Guna mengisi kekosongan aturan teknis tersebut, majelis hakim mengadopsi analogi konsep hukum publik lain, khususnya hukum pidana, serta menilai kelanjutan persidangan hanya akan melahirkan putusan yang tidak dapat dieksekusi (non-executable). Lebih jauh, demi meredam polemik berkepanjangan dan menjaga iklim demokrasi, pengadilan menutup pintu banding maupun upaya hukum lanjutan atas ketetapan ini.
“Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” tegas Rahmadi mengakhiri pembacaan pertimbangan majelis.
Sebagai informasi, perkara ini bermula dari tuntutan PT Mercy Toga Kirana yang meminta PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 perihal penyetaraan dokumen pendidikan menengah atas milik Gibran Rakabuming Raka. (*/pri)
