Kantamedia.com – Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan penggeledahan di kediaman mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Langkah hukum ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Keterangan resmi tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Suyudi memaparkan bahwa upaya paksa berupa penggeledahan itu berlangsung pada pekan lalu, tepatnya Kamis (5/11/2026), sesaat setelah tim penyidik merampungkan gelar perkara bersama pihak Kejaksaan Agung.
“Pada 5 November 2026, dilakukan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penggeledahan kediaman Jenderal LSP, serta gelar penetapan tersangka SU,” ujar Suyudi di hadapan anggota dewan.
Sebelum menyasar kediaman pribadinya, aparat kepolisian terlebih dahulu mengamankan Listyo Sigit. Mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut ditangkap dan langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri pada Rabu (4/11/2026).
Dalam rangkaian penyidikan perkara ini, tim penyidik turut mengamankan sejumlah perangkat elektronik serta arsip penting sebagai barang bukti. Rincian barang sitaan tersebut meliputi 15 unit ponsel, tujuh buah flashdisk, dua unit iPad, empat perangkat komputer (CPU/PC/laptop), satu unit modem, serta berbagai dokumen dan catatan log data penyadapan.
Secara keseluruhan, Bareskrim Polri telah menjerat empat perwira tinggi aktif sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ini. Selain Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tiga jenderal lainnya yakni Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Dari keempat nama tersebut, baru tiga tersangka yang mendekam di Rutan Mako Brimob, sementara Irjen Slamet belum menjalani penahanan.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, praktik penyadapan yang digerakkan oleh Listyo Sigit bersama jajarannya ternyata tidak hanya menargetkan kepala negara. Sejumlah pejabat setingkat menteri, elit politik, kalangan pengusaha, awak media, hingga tokoh masyarakat teridentifikasi turut menjadi sasaran spionase ilegal tersebut. Merespons skandal ini, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tindakan tersebut dikategorikan sebagai upaya makar. (*/pri)
