Kantamedia.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai penerima terakhir atau end user dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara lainnya. Selain menerima hasil akhir, Listyo Sigit Prabowo juga diduga menjadi pihak yang menentukan sasaran serta menggerakkan jajaran di bawahnya untuk melakukan praktik spionase tanpa prosedur hukum tersebut.
Penjelasan rinci mengenai konstruksi perkara ini disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam forum tersebut, ia memaparkan pembagian tugas dari empat perwira tinggi Polri yang telah berstatus tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), serta eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS).
Berdasarkan hasil penyidikan, Listyo Sigit Prabowo saat masih menjabat sebagai Kapolri diduga mengeluarkan perintah penyadapan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik maupun laporan polisi. Instruksi tersebut diteruskan melalui Slamet Uliandi yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026. Slamet diduga bertindak selaku dewan penasihat Monitoring Center Polri yang menyetujui pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan harian dan analisis dari Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) kepada Listyo.
Peran pelaksana teknis kemudian dijalankan secara bergantian oleh dua jenderal lainnya. Irjen Eko Hadi Santoso, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima arahan target dari Slamet Uliandi dan menyetujui penyadapan lewat WhatsApp tanpa dasar permohonan penyidikan.
Sementara itu, penggantinya pada periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, Irjen Ahrie Sonta Nasution, diduga meneruskan perintah langsung dari Listyo kepada operator, mengarahkan tim surveillance (TK), hingga memerintahkan penghapusan rekam jejak digital berupa suara, log data, serta pembubaran grup WhatsApp pada Oktober 2026.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi di hadapan anggota dewan.
Suyudi turut merinci lima tahapan operasional penyadapan ilegal tersebut, yang menyimpang dari jalur resmi karena menggunakan jalur internal atau jalur atensi. Setelah perintah turun, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi keterkaitan dengan perkara Pro Justitia.
“Kedua, provisioning: Tim Technical Supporting Unit atau TSU diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara Pro Justitia,” ujar Suyudi menambahkan.
Pada fase berikutnya, petugas menyimak, mengekspor rekaman, lalu menyusunnya menjadi transkrip tertulis sebelum dilaporkan secara berjenjang mulai dari Kabagmon, Slamet Uliandi, hingga bermuara pada Listyo Sigit Prabowo. Rangkaian ini diakhiri dengan upaya penghilangan jejak pada sistem LIMS dan PLX oleh tim TSU atas instruksi Ahrie Sonta.
Terkait status penahanan para tersangka, penyidik menetapkan masa penahanan untuk Listyo Sigit Prabowo hingga 23 November 2026, Eko Hadi Santoso hingga 22 November 2026, dan Ahrie Sonta Nasution sampai 21 November 2026.
Adapun Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 telah menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026. Kepolisian menegaskan seluruh konstruksi peran tersebut masih dalam proses pembuktian hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (*/pri)
