Kantamedia.com – Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menggelar rapat internal untuk menyikapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat tersebut dipicu putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah. Gerindra berjanji tidak akan menghalangi anggota DPR dari fraksi lain yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya.
Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, menyampaikan hal itu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan rapat internal baru digelar hari ini guna membahas dinamika yang berkembang, terutama putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung.
“Gerindra baru hari ini akan melaksanakan rapat internal untuk membicarakan tentang dinamika yang berkembang, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan Mahkamah Agung. Dan juga fraksi Partai Gerindra senantiasa terbuka menerima aspirasi yang berkembang dari masyarakat,” kata Kamrussamad.
Menurut Kamrussamad, Gerindra mengikuti perkembangan polemik ijazah Gibran dan menilai persoalan itu perlu disikapi secara serius. Ia menyebut desakan masyarakat agar parlemen segera menindaklanjuti polemik tersebut sangat kuat.
“Kita mengetahui bahwa ada aspirasi yang begitu kuat dari masyarakat supaya polemik tentang hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh parlemen. Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
Kamrussamad menegaskan, Gerindra menghormati sikap setiap fraksi di DPR. Partainya tidak akan menghalangi fraksi lain yang ingin menggunakan hak menyatakan pendapat maupun hak angket.
“Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan amandemen Undang-Undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu. Kita akan cermati dinamika di dalam sidang paripurna pagi hari ini,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa Gerindra berpihak pada konstitusi. Sejauh ini, kata dia, para kader Gerindra di DPR belum menerima perintah khusus terkait polemik yang menyeret nama Gibran.
“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota. Jadi bagi Gerindra demokrasi senantiasa dijunjung tinggi di internal maupun juga di eksternal,” lanjutnya. (*/pri)
