Palangka Raya, kantamedia.com – Gelombang penyegaran melanda jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Tengah masa bakti 2025–2030. DPP partai berlambang banteng moncong putih tersebut secara resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) evaluasi yang merotasi dua posisi penting, yakni sekretaris dan bendahara DPD PDI Perjuangan Kalteng.
Dalam penataan ulang ini, posisi Sekretaris yang semula dijabat Zuli Eko Prasetyo, kini digantikan oleh Wiyatno yang juga mantan bendahara partai dan saat ini mengemban tugas sebagai Bupati Kapuas.
Sementara itu, posisi Bendahara yang semula ditempati Yustinus Tenung, kini diserahterimakan kepada Bambang Irawan, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng, Yohanes, membenarkan perubahan itu. Ia menyebut pergantian tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi yang dilakukan DPP.
“Ya kami menerima SK DPP mengenai evaluasi terhadap sekretaris dan bendahara DPD,” kata Yohanes, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Yohanes tidak merinci pertimbangan DPP di balik keputusan itu. Ia hanya berharap penyegaran struktur organisasi memperkuat kekompakan partai menjelang agenda politik mendatang.
“Semoga kedepannya dengan adanya penyegaran ini PDI Perjuangan Kalteng semakin solid menghadapi kontestasi politik ke depan,” ujarnya.
Dinamika Internal dan Evaluasi Kinerja
Secara terpisah, Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalteng yang baru, Bambang Irawan, menegaskan komitmennya untuk segera membenahi tata kelola organisasi. Ia mengungkapkan bahwa langkah tegas DPP dipicu oleh kinerja pengurus lama yang dinilai kurang optimal dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis partai.
“Penilaian dari DPP menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus (sekretaris dan bendahara) sebelumnya belum berjalan maksimal. Hal itu tercantum jelas dalam surat evaluasi,” jelas Bambang.
Bambang tidak menampik bahwa perombakan ini juga berakar dari gesekan dan ketidakharmonisan di tubuh partai. Isu perselisihan internal tersebut mencuat setelah Zuli Eko Prasetyo dan Yustinus Tenung melaporkan Yohanes ke pihak Polda Kalteng.
“Ya terkait itu juga karena ada ketidakharmonisan,” katanya.
Menurut Bambang, langkah hukum yang diambil kedua mantan pengurus tersebut terhadap ketua DPD merupakan tindakan yang melompati koridor organisasi. Persoalan tata kelola partai seharusnya dituntaskan melalui forum mediasi internal tanpa perlu melibatkan pihak eksternal.
“Persoalan semacam ini semestinya dirampungkan di lingkup internal partai. Laporan ke kepolisian itu justru memperlihatkan kurangnya pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi,” tegasnya.
Lewat perombakan struktur kepengurusan ini, DPD PDI Perjuangan Kalteng berharap dapat meredam riak politik di tubuh partai sekaligus memantapkan langkah menuju konsolidasi organisasi yang lebih sehat. (*/pri)
