Kantamedia.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari kursi orang nomor dua di Indonesia saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Diskusi yang membahas mengenai keputusan pengunduran diri tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam di rumah dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi secara resmi dialog antara kedua pemimpin puncak eksekutif tersebut melalui keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Prasetyo menjelaskan bahwa langkah politik tersebut diambil Gibran guna merespons eskalasi publik yang muncul usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga menjelaskan, Prabowo tidak menyampaikan penolakan atas niat Gibran. Kepala Negara disebut hanya memberikan sejumlah masukan. Pihak Istana merasa perlu meluruskan hal ini.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Gibran Minta Kesempatan Tempuh Jalur PTUN
Lebih lanjut, Mensesneg menambahkan bahwa dalam momen percakapan tatap muka tersebut, Gibran meminta ruang untuk menempuh alur hukum formal demi membersihkan namanya. Putra sulung Presiden ke-7 RI ini berkomitmen membuktikan legalitas berkas pendidikannya yang sempat memicu perdebatan publik melalui jalur peradilan.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.
Ia membeberkan bahwa Gibran berencana melayangkan gugatan resmi demi menjawab simpang siur mengenai keabsahan dokumen pribadi. “Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara (PTUN),” tuturnya.
Melalui langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut, Gibran berharap kepastian hukum terkait keabsahan ijazah miliknya dapat diuji secara transparan dan terbuka di hadapan majelis hakim. (*/pri)
